Pajak Digital Mau Berlaku 9 November, Airlangga: Nanti Kita Lihat
Hashim menjelaskan, salah satu alasan pemerintah berencana menerapkan kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, rasio penerimaan negara Indonesia saat ini hanya sekitar 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp25.000 triliun.
Ia kemudian membandingkan rasio penerimaan negara Indonesia dengan sejumlah negara lain. Hashim menyebut Kamboja mampu mencapai rasio penerimaan negara sebesar 18 persen terhadap PDB. Sementara itu, India mencapai 20 persen dan negara-negara di Afrika sebesar 16 persen.
Hashim menambahkan, jika Indonesia mampu menyamai rasio penerimaan negara Kamboja, pemerintah berpotensi meningkatkan penerimaan hingga 6 poin persentase. Dengan asumsi PDB sebesar Rp25.000 triliun, tambahan penerimaan negara tersebut diperkirakan mencapai Rp1.500 triliun.
Dari potensi tambahan penerimaan tersebut, Hashim kemudian memperhitungkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan mencapai Rp500 triliun hingga Rp600 triliun. Dengan demikian, menurut perhitungannya, Indonesia berpotensi mencatatkan surplus anggaran sekitar Rp900 triliun.
"Nah, defisit APBN kita ya, kita Rp500 triliun kalau tidak salah. Rp500-600 triliun. Kalau aparat kita, Pajak dan Bea Cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp900 triliun," tegasnya
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
