Amran mengingatkan bahwa beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Karena itu, beras yang mendapat dukungan pemerintah tidak boleh disalahgunakan untuk meraup keuntungan secara tidak wajar. Pelaku usaha juga wajib mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk melindungi konsumen dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menjaga kepentingan petani.
Selain perberasan, Kementan juga menelusuri aduan terkait distribusi pupuk, penyaluran alsintan, dan pelaksanaan program cetak sawah. Mentan Amran menegaskan bantuan pemerintah harus tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan petani. Penyalahgunaan maupun praktik memperjualbelikan bantuan tidak akan ditoleransi.
Mentan mengajak masyarakat yang menemukan dugaan penyimpangan di sektor pertanian untuk menyampaikan laporan melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0811-1312-312.
Masyarakat diharapkan menyertakan informasi lokasi kejadian dan dokumentasi pendukung agar laporan dapat diverifikasi secara cepat dan akurat.
Dia menjamin identitas masyarakat yang menyampaikan pengaduan akan dirahasiakan dan dilindungi. “Seluruh yang melapor, nama dan alamat Bapak tidak akan kami munculkan. Anda telah berbuat untuk Negara Republik Indonesia. Kami lindungi dan tidak akan kami sampaikan ke publik,” katanya.
Dia juga mengapresiasi masyarakat serta kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang turut mengawal pengawasan sektor pertanian. Ia memastikan laporan masyarakat akan menjadi bagian dari upaya membersihkan sektor pertanian dari praktik yang merugikan petani, konsumen, dan negara.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang melapor. Anda sudah berbuat untuk Merah Putih, untuk negara yang kita cintai. Indonesia harus bebas dari mafia pangan, khususnya mafia beras. Ini masalah serius,” pungkasnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.