Pekerja Perempuan Haid Tak Wajib Kerja 2 Hari dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan
JAKARTA - Pekerja perempuan yang tengah datang bulan atau masa haid tidak memiliki kewajiban bekerja paling lama 2 hari. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pada pasal 120 UU Pelindungan Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja perempuan cukup memberikan pemberitahuan kepada pemberi kerja ketika tengah masuk fase datang bulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut perlu diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada Pemberi Kerja, tidak wajib bekerja paling lama 2 hari pada masa haid," tulis pasal 120 ayat (1) dalam beleid tersebut dikutip Senin (9/11/2026).
Selain memberikan hak untuk tidak bekerja selama masa haid, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pekerja perempuan tetap berhak menerima upah selama menggunakan hak tersebut.
Ketentuan pembayaran upah itu tercantum dalam Pasal 149 ayat (2) huruf b. Pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban membayar upah tetap berlaku apabila pekerja perempuan mengalami sakit paling lama 2 hari pada masa haid sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
Dengan demikian, perusahaan tidak diperbolehkan memotong gaji pekerja perempuan hanya karena yang bersangkutan tidak masuk kerja akibat mengalami sakit saat haid, sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.
UU tersebut juga mengatur sejumlah perlindungan lain bagi pekerja perempuan. Salah satunya terkait hak cuti melahirkan. Dalam Pasal 121, pemberi kerja wajib memberikan cuti melahirkan paling singkat selama 3 bulan pertama.
Cuti tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kondisi khusus itu meliputi masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi pasca persalinan yang dialami ibu maupun anak yang dilahirkan.
Bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan, undang-undang memberikan hak istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter spesialis kandungan dan kebidanan, atau bidan.
Tidak hanya itu, Pasal 122 juga mewajibkan pemberi kerja memberikan kesempatan dan fasilitas yang layak bagi pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya untuk melaksanakan laktasi selama waktu kerja.
Sementara itu, terkait pembayaran upah selama cuti melahirkan, Pasal 123 mengatur pekerja perempuan berhak memperoleh upah penuh untuk 3 bulan pertama. Apabila cuti diperpanjang karena kondisi khusus, pekerja berhak mendapatkan upah penuh pada bulan keempat dan 75 persen dari upah pada bulan kelima serta keenam.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
