JAKARTA – PT Danareksa (Persero) akan berganti nama menjadi PT Kawasan Industri Indonesia (Persero). Perubahan nama tersebut telah disetujui pemegang saham melalui keputusan pada 9 November 2026.
Mengutip keterangan resmi perseroan, Selasa (10/11/2026), perubahan nama ini sekaligus menandai transformasi bisnis perseroan dari holding BUMN multisektor menjadi holding yang secara khusus berfokus pada pengelolaan dan pengembangan kawasan industri.
Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan dan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diarahkan oleh Danantara Indonesia. Melalui perubahan ini, pengelolaan kawasan industri diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menarik investasi ke Indonesia.
Dengan mandat bisnis baru tersebut, Kawasan Industri Indonesia akan memusatkan kegiatan usahanya pada pengembangan kawasan, peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan, serta penguatan ekosistem industri. Upaya ini juga ditujukan untuk mendukung program hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.
Saat ini, perseroan memiliki tujuh kawasan industri dengan total luas mencapai 7.706 hektare yang tersebar di lima provinsi di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.
Ketujuh kawasan industri tersebut menjadi lokasi kegiatan usaha bagi lebih dari 1.200 perusahaan dari 25 negara. Selain itu, kawasan-kawasan tersebut turut mendukung penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 300.000 orang.
"Ke depan, perseroan berkomitmen memperkuat sinergi antarkawasan, meningkatkan kemudahan berinvestasi, serta mengembangkan kawasan industri yang modern dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tulis Corporate Secretary PT Kawasan Industri Indonesia (Persero) dalam keterangan resminya, Selasa (10/11/2026).
Transformasi tersebut diharapkan dapat memperkuat peran perseroan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui pengembangan ekosistem industri yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam.
Meski telah disetujui pemegang saham, perubahan nama perseroan belum berlaku efektif. Sesuai ketentuan yang berlaku, perubahan tersebut baru efektif setelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum atas perubahan anggaran dasar perseroan.
Perseroan menegaskan bahwa perubahan nama tersebut tidak mengubah status badan hukum perusahaan. Dengan demikian, seluruh hak, kewajiban, serta perjanjian yang telah berjalan dengan mitra usaha, pihak ketiga, maupun karyawan tetap berlaku.
Iqbal Dwi Purnama
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.