Organda Curhat soal Antrean 5 Km di Ketapang, Minta Pelabuhan Alternatif
JAKARTA – Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyoroti kesiapan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dalam menghadapi kendala operasional akibat air laut surut di Selat Bali. Organda meminta adanya rekayasa operasional dan mengoptimalkan pelabuhan alternatif, termasuk Pelabuhan Jangkar di Situbondo dan Pelabuhan Padangbai di Bali, untuk mengantisipasi antrean kendaraan.
Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan kondisi perairan, terutama saat air laut surut, dapat menghambat proses sandar kapal dan mengganggu kelancaran penyeberangan. Jadi, pemerintah perlu mengantisipasi kondisi tersebut melalui pengaturan lalu lintas dan kesiapan infrastruktur pelabuhan.
Kurnia menilai Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait kesiapan dermaga saat permukaan air laut surut. Dia menyebut Pelabuhan Jangkar dan Padangbai dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban lintasan Ketapang-Gilimanuk.
"Kami sudah menyampaikan persoalan Ketapang-Gilimanuk. Perlu perhatian terhadap kondisi dermaga ketika air laut surut. Sebenarnya ada alternatif, yaitu Pelabuhan Jangkar. Kami juga sudah menyampaikan kepada Menteri Perhubungan agar Pelabuhan Jangkar dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan sebagian arus penyeberangan ke Padangbai," ujar Kurnia, Minggu (15/11/2026).
Menurut dia, pemanfaatan Pelabuhan Jangkar perlu dipertimbangkan karena dapat menjadi pilihan bagi kendaraan dari sejumlah kawasan industri di Jawa Timur, mulai dari Probolinggo, Pasuruan, hingga Banyuwangi. Dengan demikian, kendaraan tidak seluruhnya bertumpu pada lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Kurnia menilai pengalihan sebagian arus kendaraan melalui Pelabuhan Jangkar menuju Padangbai dapat membantu mengurangi kepadatan di kawasan Gilimanuk hingga Denpasar. Namun, pemerintah juga perlu menyiapkan rekayasa akses jalan agar distribusi kendaraan menuju pelabuhan alternatif berjalan lancar.
Selain persoalan Ketapang-Gilimanuk, Organda menyoroti kesiapan layanan penyeberangan Merak-Bakauheni. Kurnia meminta pemerintah memastikan standar pelayanan, keandalan kapal, dan pengaturan arus kendaraan berjalan optimal.
Dia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kondisi armada kapal, mengingat masih terdapat kapal-kapal berusia tua yang beroperasi. Menurut dia, kepastian kelayakan kapal dan standar keselamatan harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam layanan penyeberangan.
"Pengaturan trafik sangat penting. Ketika akses tol menuju Ketapang-Gilimanuk dibuka, masyarakat bisa berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi ini harus direspons cepat melalui pengaturan lalu lintas dan kesiapan layanan penyeberangan," katanya.
Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoperasikan 27 kapal untuk menjaga kelancaran penyeberangan Ketapang-Gilimanuk di tengah fenomena air laut surut di Selat Bali.
Berdasarkan pemantauan ASDP pada Sabtu (14/11/2026) pukul 16.45 WIB, antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, berangsur menyusut menjadi sekitar 5 kilometer.
General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto menjelaskan, dari 27 kapal yang beroperasi, sebanyak 26 kapal merupakan armada reguler dan satu kapal perbantuan, yakni KMP Dharma Kencana IX.
ASDP juga melakukan penyesuaian operasional dengan mempertimbangkan kondisi pasang surut perairan serta memperkuat koordinasi dengan regulator dan aparat keamanan untuk mengatur arus kendaraan menuju pelabuhan.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan armada, dermaga, akses jalan, dan pengaturan lalu lintas dalam menjaga kelancaran penyeberangan. Organda berharap pemerintah dapat segera mengevaluasi pola operasional dan mengoptimalkan pelabuhan alternatif agar kendala di lintasan Ketapang-Gilimanuk tidak terus berulang.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
