Keterlibatan banyak instansi menuntut pembagian kewenangan yang terukur supaya setiap lembaga bergerak selaras. Diana menyoroti pentingnya orkestrasi antarlembaga tersebut sekaligus ketepatan waktu dalam menerapkan perangkat teknologi pencegah kejahatan.
"Kami sepakat butuh satu perangkat teknologi terpadu, tetapi penerapannya harus sesuai dan tepat guna dengan kondisi masyarakat kita. Aturan main bagi pelaku industri dalam menjaga keamanan siber juga kami kawal ketat agar seluruh kewajibannya dipenuhi," katanya.
Pengawalan di sisi regulasi dan teknologi itu turut diimbangi upaya membangun kesadaran publik sejak 2023 lewat Gerakan Edukasi Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK). Program yang digarap BI bersama OJK, asosiasi sistem pembayaran, dan pelaku industri tersebut terus mengevaluasi materi kampanye agar relevan dengan situasi masyarakat.
Evaluasi konten sosialisasi tidak dilakukan secara acak, melainkan bertumpu pada pembacaan jejak kasus yang menimpa konsumen dari tahun ke tahun. Menurut Diana, pemetaan alur pola kejahatan musiman membuat edukasi pencegahan berjalan jauh lebih presisi.
"Kami tidak mungkin bertindak tanpa memahami kurva pembelajaran sejak 2023, seperti saat Lebaran pasti penipuan bermodus berkas aplikasi Android berbahaya atau Android Package Kit (APK) yang banyak masuk. Memasuki masa pengumpulan pajak, giliran modus pajak yang marak, sehingga konten edukasinya langsung kami atur," tutur Diana.
Kerentanan terhadap penipuan juga kerap bermula pada tahap prapembelian akibat rendahnya literasi, sehingga konsumen perlu didorong memakai logika dan menganalisis tawaran saat mulai menggunakan layanan (usage). BI pun membagi strategi pembangunan kesadaran itu ke dalam fase jangka pendek yang berfokus pada respons cepat, jangka menengah, hingga jangka panjang.
Fase jangka panjang diarahkan untuk membenahi kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih sering mengandalkan pola berpikir cepat ketimbang berpikir runut sembari hati-hati.
Keputusan finansial yang diambil secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan matang membuat calon korban mudah terpengaruh rayuan pelaku. Pembentukan daya kritis publik dinilai perlu ditanamkan sejak usia sekolah, selaras dengan standar Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melalui Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA).
"Dengan tipologi masyarakat kita yang gampang terpancing, mereka harus dibiasakan berhenti sejenak dan kesadaran itu mesti dibangun dari kecil lewat kurikulum pendidikan. OECD sekarang pun berusaha memasukkan isu scam dan kecurangan keuangan ke dalam PISA karena hal ini sangat fundamental," ucapnya.
Perlu diketahui, Global Anti-Scam Alliance (GASA) membeberkan rata-rata kerugian korban penipuan di Indonesia kini mencapai sekitar Rp5 juta atau melonjak jauh dibandingkan tahun lalu yang kurang dari Rp2 juta dengan modus utama mulai dari tawaran hadiah uang hingga penipuan belanja.
Director Asia-Pacific Chapter di GASA Brian Hanley menjelaskan lonjakan kerugian yang sangat menyakitkan bagi rata-rata rumah tangga Indonesia itu bisa jadi ikut bergeser akibat penipuan investasi yang nilainya besar.
Menurutnya, pendekatan para pelaku di lapangan kerap memanfaatkan kebutuhan serta harapan sehari-hari masyarakat, mulai dari keinginan berbelanja dengan harga terjangkau hingga jaminan keamanan finansial.
"Hadiah uang tak terduga, penipuan belanja, dan penipuan investasi merupakan jenis-jenis penipuan utama yang dihadapi masyarakat di Indonesia. Upaya pencegahan kita harus menyasar tawaran spesifik serta tekanan yang dihadapi seseorang tepat pada saat mengambil keputusan," ujar Brian dalam peluncuran Gasa State of Scams in Indonesia Report, di Jakarta, Selasa.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.