JAKARTA - Tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) daerah dan non-ASN dicairkan dengan total anggaran mencapai Rp90,85 triliun sepanjang 2026.
Anggaran tersebut dialokasikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan anggaran tersebut terdiri atas Rp70,64 triliun untuk tunjangan guru ASN dan Rp20,21 triliun bagi guru non-ASN, sehingga kalau ditotal mencapai Rp90,85 triliun.
“Ditotal itu, tunjangan itu Rp90 triliun lebih untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Itu tunjangan yang diberikan kepada guru kita,” ujar Nunuk di Jakarta Pusat pada Rabu (18/11/2026).
Nunuk menegaskan bahwa peningkatan total anggaran tunjangan guru bukan disebabkan adanya penambahan nominal pembayaran untuk masing-masing penerima.
Dia menjelaskan kenaikan tersebut lebih dipengaruhi bertambahnya jumlah guru yang berhak memperoleh tunjangan setelah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu dan memiliki sertifikat pendidik.
“Bukan naik tunjangan per orangnya, tapi naik jumlahnya keseluruhan itu karena banyaknya yang lulus PPG Guru Tertentu,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen GTK Temu Ismail menjelaskan anggaran tunjangan untuk guru ASN digunakan membiayai Tunjangan Profesi Guru (TPG), tunjangan khusus, hingga tambahan penghasilan. Adapun, guru non-ASN memperoleh alokasi untuk tunjangan profesi, tunjangan khusus, serta bantuan insentif.
"Yang mungkin perlu diketahui bahwa kaitan dengan penyaluran tunjangan, aneka tunjangan, baik tunjangan profesi, tunjangan khusus maupun tambahan penghasilan bagi ASN. Terus untuk yang non-ASN selain tunjangan profesi guru, tunjangan khusus ada insentif," katanya.
Selain itu, Kemendikdasmen turut mengubah mekanisme penyaluran bantuan tunjangan bagi guru non-ASN. Mulai 2026, pembayaran tunjangan dilakukan setiap bulan, setelah sebelumnya pada 2025 pencairan masih menggunakan sistem tiga bulanan atau triwulan.
“Kebaruan yang mungkin tidak asing bagi rekan-rekan. Mulai tahun 2026 kemarin untuk tunjangan guru non ASN sudah disalurkan perbulan. Yang makanya tahun 2025 sebelumnya masih disalurkan pertriwulan," ungkapnya.
Berdasarkan data Dirjen GTK Kemendikdasmen mencatat bahwa hingga 2025 terdapat 2.785.464 guru atau sekitar 92 persen yang telah mengantongi sertifikat pendidik. Ditambah, sebanyak 807.287 guru berhasil menyelesaikan program PPG sepanjang tahun yang sama.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.