JAKARTA - Puluhan buruh menggelar aksi demo di Balai Kota Jakarta menyusul penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 yang naik 7,1 persen menjadi Rp6.136.941. Buruh menanggap nominal tersebut belum memenuhi keinginannya soal besaran UMP 2027.
"Indeks alfa kita yang kita ajukan itu adalah 1 persen, itu yang menjadi tuntutan," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah SPN Serikat Pekerja Nasional, M Andre Nasrullah di Balai Kota Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Mereka menilai alfa 1 persen lebih ideal untuk mengakomodasi kebutuhan hidup layak serta menjaga daya beli pekerja di Jakarta. Oleh karenanya, buruh secara tegas menolak penetapan UMP Rp6,1 juta dan akan menyiapkan sejumlah perlawanan.
"Tentunya kami kaum buruh tidak setuju. Ini kami dengan teman-teman semua nanti ke depannya akan konsolidasi lagi terkait dengan putusan hari ini. Tentunya kami harus melawan," tegasnya.
Dia menyebut, buruh menginginkan UMP DKI Jakarta 2027 naik di atas Rp6,2 juta."Nilainya Rp6,2 (juta) lebih. Rp6.200.000 sekian ya," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941. Keputusan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta," kata Pramono kepada wartawan.
Dia menjelaskan bahwa UMP Jakarta tahun ini mengalami kenaikan 7,1 persen atau sebesar Rp407 ribuan. Sementara UMP tahun 2026 senilai Rp5.729.876 hanya mengalami kenaikan 6,1 persen saat itu.
"Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1%, dibandingkan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876, kalau di tahun 2026 kenaikannya 6,1%, di tahun 2027 ini kenaikannya 7,1%," jelasnya.
Pramono menegaskan pihaknya memiliki komitmen dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.
Dia juga menyampaikan bahwa pembahasan UMP ini telah berlangsung selama 3 hari. Pembahasan melibatkan kelompok buruh, pengusaha dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
"Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya," jelasnya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.