Meski demikian, dia mengakui angka tersebut masih berupa proyeksi karena proses penetapan upah minimum di daerah-daerah tersebut masih berlangsung.
Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat Jakarta merupakan pusat kegiatan bisnis dan menjadi lokasi berbagai perusahaan besar. Sementara itu, biaya hidup yang harus ditanggung pekerja di Jakarta juga relatif tinggi.
Selain mengajukan keberatan dan menyiapkan gugatan ke PTUN, KSPI dan Partai Buruh berencana menggelar kampanye publik serta aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka juga meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan pertimbangan penetapan UMP 2027 dan kebijakan perlindungan daya beli pekerja.
Buruh turut mendesak pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 dengan besaran lebih tinggi dibandingkan upah minimum sektoral di Bekasi dan Karawang.
Iqbal menambahkan, unsur buruh mengusulkan penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 1,0 dalam formula penghitungan kenaikan upah minimum. Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan agar pertumbuhan ekonomi Jakarta turut memberikan manfaat lebih besar bagi pekerja.
Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi jangkauan program bantuan daerah, seperti transportasi, pendidikan, dan pangan bersubsidi. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut belum tentu dapat dinikmati seluruh pekerja karena adanya persyaratan penerima, keterbatasan kuota, serta persoalan akses.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.