Advertisement
Advertisement

UMP DKI 2027 Jadi Rp6,1 Juta, Apindo Wanti-Wanti Potensi Perusahaan Tak Sanggup Bayar Buruh

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 20 November 2026 |20:45 WIB
UMP DKI 2027 Jadi Rp6,1 Juta, Apindo Wanti-Wanti Potensi Perusahaan Tak Sanggup Bayar Buruh
UMP DKI 2027 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mewanti-wanti potensi adanya perusahaan yang tidak sanggup membayar upah buruh menyusul kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen yang diputuskan Gubernur Pramono Anung. 

Penyesuaian upah tersebut dikhawatirkan menekan kondisi keuangan sebagian pelaku usaha di Ibu Kota.

Ketetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 atau naik Rp407.065 dari UMP 2026 Rp5.729.876 tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 yang diteken Pramono pada Jumat (20/11/2026) dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. 

Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman menuturkan banyak perusahaan belum membaca maupun memahami seluruh ketentuan baru itu, sehingga gambaran mampu atau tidaknya mereka membayar kemungkinan baru terlihat pada Desember mendatang.

“Tidak semua perusahaan mempunyai kemampuan melaksanakan dan sekarang kami belum tahu siapa saja, mudah-mudahan tidak ada, tetapi kalau ada ya jangan ditolak,” kata Nurjaman kepada iNews Media Group, Jumat (20/11/2026).

Karena keputusan itu tidak sesuai harapan pengusaha dan aturan menyediakan ruang pengecualian, Apindo meminta Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta melonggarkan pengajuan tanpa terlalu banyak syarat yang menghambat proses. 

Sementara bagi perusahaan yang sanggup memenuhinya, Nurjaman tetap mengimbau agar ketentuan upah tersebut dilaksanakan lewat berbagai cara terutama meningkatkan produktivitas untuk menutupi beban lain.

 

“Tujuan pengajuan pengecualian itu satu, demi kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja karena upah pasti memengaruhi biaya produksi dan lainnya, walau suka tidak suka keputusan gubernur tetap kami terima dengan catatan,” ujarnya.

Catatan pengusaha muncul karena Apindo hanya mengusulkan indeks tertentu atau alfa 0,5 dengan kenaikan 6,4 persen sekitar Rp6,047 juta yang sudah menjadi angka psikologis, bukan 0,775 sebagaimana keputusan gubernur. 

Regulasi yang mematok nilai dasar (start base) dari 0,5 membuat pengusaha tidak bisa memilih koefisien 0,2, 0,3, atau 0,4 dalam rentang 0,2 sampai 1, padahal kenaikan pada angka 0,5 saja sudah mendongkrak biaya produk, biaya produksi, dan labor cost mencapai 25 hingga 30 persen.

“Selisih angkanya tidak banyak tetapi dampaknya luar biasa, sebab bukan cuma upah yang naik melainkan ikut mengerek uang lembur dan BPJS sehingga mengganggu pos pengeluaran dan jalannya perusahaan,” tutur Nurjaman.

Efek domino kenaikan harga, produk, dan biaya produksi tersebut juga bakal melambungkan harga pokok penjualan (HPP) dan menggerus daya beli masyarakat. 

Ketika konsumsi turun dan barang menumpuk di gudang, perusahaan terpaksa melakukan efisiensi di berbagai hal mulai dari variabel yang bisa dihindari hingga biaya tetap termasuk sumber daya manusia.

“Padahal kami berpikir kalau upahnya masih dianggap terjangkau dengan variabel lainnya, perusahaan akan menghindari terjadinya PHK,” tegasnya.

Tekanan pengeluaran ikut bertambah karena perusahaan harus memperhitungkan penyesuaian upah sektoral ke depan yang nilainya lebih tinggi serta struktur dan skala upah. Kebijakan itu pun berdampak pada karyawan level lebih atas yang memiliki KPI tersendiri.

“Kalau di bawahnya kenaikannya lebih tinggi, akan terjadi gap dengan pekerja bermasa kerja lama karena masa yang lima tahun atau sepuluh tahun upahnya sama dengan yang baru masuk,” urai Nurjaman.

(Taufik Fajar)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement