Advertisement
Advertisement

Ancaman Sanksi bagi Perusahaan yang Tak Bayar Gaji Sesuai UMP Rp6,1 Juta

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 21 November 2026 |15:10 WIB
Ancaman Sanksi bagi Perusahaan yang Tak Bayar Gaji Sesuai UMP Rp6,1 Juta
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak membayar upah pekerja sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan pengupahan tersebut.

"Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," kata Pramono. 

Pramono mengakui, penetapan UMP 2027 berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat antara kelompok buruh dan pengusaha. Menurutnya, kesepakatan mengenai besaran upah minimum tidak selalu dapat memuaskan seluruh pihak.

"Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan enggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," ujarnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan besaran UMP 2027. Dia menyebut keputusan tersebut merupakan jalan tengah yang moderat dan rasional dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja maupun keberlangsungan dunia usaha.

"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya," jelasnya.

Sebelumnya, Pramono mengumumkan penetapan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 setelah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Pengumuman tersebut disampaikan seusai menghadiri acara ASEAN-ID Collaboration Talks (ASEAN-ID ACT) 2026 di Park Hyatt Jakarta, Jumat (20/11/2026).

UMP Jakarta 2027 mengalami kenaikan sebesar Rp407.065 atau 7,1% dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

"Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1%, dibandingkan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Kalau di tahun 2026 kenaikannya 6,1%, di tahun 2027 ini kenaikannya 7,1%," kata Pramono.

Pramono menegaskan, kebijakan pengupahan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan. Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha di Jakarta.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement