TEXT SIZE :
Candra Setya Santoso - Okezone
Bank Century. Foto: Koran SI
JAKARTA - Pemerintah diminta memberikan argumentasi secara akademik maupun pada tataran praktis mengenai dampak sistemik yang ditimbulkan pada kasus Bank Century.
Pemerintah yang dimaksud di sini adalah Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubenur Bank Indonesia, Sri Mulyani, hingga anak buah yang tergabung di dalamnya, Chatib Basri serta Sekretaris KSSK Raden Pardede.
"Saya meminta penjelasan baik teori akademik dan praktik, jika BC jika ditutup saat itu berdampak sistemik. Jelaskan di media, saya bantah pernyataan mereka bertiga itu, mereka kan satu bapak (pemerintahan)," ungkap pengamat Tim Indonesia Bangkit (TIB) Revrisond Baswir, dalam diskusi TIB dengan tema Temuan BPK Memperkuat Dugaan Abuse of Power dalam Kasus BC, di Hotel Atlet Meeting Room, Jakarta, Selasa (24/11/2009).
Jika menutup BC tentunya akan meningkatan kredibilitas otoritas perbankan Indonesia. Sebaliknya, berbagai rekayasa yang dilakukan justru telah menurunkan kredibilitas pemerintah dan otoritas perbankan.
"Mereka itu kan sering ngomong dan lobi nggak jelas tentang sistemik. Masak bank dengan modal dan network kecil bisa berdampak sistemik? jelaskan saja," tegasnya.
BI memang memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi penyelesaian BC karena sebagai bank sentral memiliki tugas dan wewenang dalam mengawasi perbankan di Indonesia.
Akan tetapi, yang memiliki kewenangan lebih besar dalam memutuskan penyelesaian BC adalah Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK.
"Ketua KSSK memiliki kewenangan untuk meneliti, mengkaji, dan menimbang lebih jauh tentang berbagai aspek yang terkait dengan kondisi BC. Ketua KSSK memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan berdasarkan rekomendasi BI (Gubenur BI) untuk menyelamatkan BC," pungkasnya. (ade)
Ada 
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terikini di http://m.okezone.com
RSS