Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soal Blok Mahakam, Pertamina Boleh B to B dengan Total

Gina Nur Maftuhah , Jurnalis-Senin, 01 Agustus 2011 |13:03 WIB
Soal Blok Mahakam, Pertamina Boleh <i>B to B</i> dengan Total
ilustrasi Foto: AP
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) akan memberikan kewenangan penuh kepada PT Total E&P Indonesie untuk mengelola Blok Mahakam sampai 2017 mendatang. Setelah itu, KESDM akan memberikan keleluasaan bagi Pertamina untuk berbicara business to business (b to b) dengan Total.

"Sampai dengan 2017, sesuai aturannya Total masih full di situ (Blok Mahakam). Namun, dalam kaitan itu, sebelum dan sesudah 2017, pembicaraan sudah bisa dilakukan antara Total dan Pertamina, secara business to business karena Total masih berhak sampai 2017," ungkap Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, ketika ditemui wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Namun, setelah 2017, pihaknya belum bisa memastikan siapa yang akan mengelola Blok Mahakam, karena menurutnya hal ini akan diselesaikan sesuai peraturan.

"Ke depan setelah 2017, kita kembalikan ke aturan, bisa diberikan kembali ke Total atau berikan ke pihak lain," lanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Vice President Corporate M Harun beberapa hari lalu menyatakan bahwa Pertamina meminta pemerintah mendukung rencana mereka mengakuisisi Blok Mahakam. Dengan pengalamannya mengelola Blok ONWJ dan Blok WMO yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan Blok Mahakam, pihaknya yakin akan dapat menaikkan target produksi gas nasional.

Saat ini, kepemilikan blok gas terbesar di Indonesia itu dikuasai masing-masing 50 persen oleh Total EP Indonesie (Prancis) dan Inpex Corp (Jepang). Di mana masa kontrak mereka akan segera berakhir di 2017. Oleh karenanya, Pertamina sudah berencana akan mengakuisisi 51 persen hak partisipasi (Participating Interest) di blok Mahakam itu. Dana yang dipersiapkan Pertamina untuk mengakuisisi blok Mahakam ini disinyalir lebih besar dari Blok MWO sebesar USD1 miliar.

Terkait rencana ini, Harun menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat ke pemerintah melalui Kementerian ESDM dan masih menunggu jawabannya.

(Andina Meryani)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement