"Kenaikan BBM Sudah Dipolitisasi"
JAKARTA - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang urung juga menemukan jalan tengah dinilai karena terlalu banyak campur tangan politik di dalamnya.
"Kenaikan BBM menjadi dilematis sekali karena sudah dipolititasasi, jadi pemerintah harus tegas kalau memang mau menaikkan," ungkap Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi kala berbincang dengan okezone di Jakarta, Selasa (6/3/2012).
Hal tersebut, diungkapkannya mengingat masih belum berhasilnya pemerintah membujuk parleman (DPR) terkait kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi ini. "Saya dengar, mereka tidak setuju dengan masalah BLT," jelas dia.
Menurutnya, keputusan tersebut memang harus segera dicapai, pasalnya semakin lama masalah subsidi BBM ini berlangsung, maka semakin berta pula anggaran negara menanggungnnya. "Kalau berlaurt-larut malah tidak ada hasilnya, anggaran makin berat infrastruktur malah tidak terbangun," tambah dia.
Selain itu, Sofjan juga mempertanyakan keberanian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini, mengingat partai-partai seperti PKS, Hanura, PDIP, Gerindra sudah tidak mendukung kebijakan tersebut. "Sekarang tinggal menunggu Golkar saja sikapnya seperti apa," kata Sofjan.
"Karena sudah ini sudah dipolitisasi. Jadi, SBY punya keberanian tidak untuk menaikkan?" tambahnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan target pembagian BLSM tersebut akan diberikan kepada 30 persen kepada masyarakat miskin Indonesia yang terkena dampak tersebut. "Tidak mungkin menaikkan BBM tanpa kompensasi kepada masyaratkat. Ada sekira 18,5 juta kepala keluarga atau 30 persenan masyarakat kita yang terdampak," jelas Hatta.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis premium dan solar dalam rangka menjaga keuangan negara. Adapun kenaikan tersebut, akan berada pada angka Rp1.500 per liter, dengan demikian premium akan diperdagangkan pada Rp6.000 per liter.
Namun, kebijakan tersebut belum dapat dilakukan. Pasalnya, dalam UU APBN 2012, tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Karenanya pemerintah bersama DPR tengah membahas APBN Perubahan guna memastikan payung hukum bagi kenaikan harga BBM.
(Martin Bagya Kertiyasa)
