Dahlan: Tekan Biaya, PLN Harus Perangi BBM

JAKARTA - Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Selain itu, pemerintah juga mengajukan pemangkasan subsidi listrik pada tahun ini.

Hal ini tentu akan memberatkan PLN selaku otoritas yang bertanggungjawab mengelola listrik di Indonesia. Tak heran perusahaan listrik pelat merah tersebut diprediksi akan menambah utang Rp3,6 triliun.

Meski begitu, mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mengatakan, bagi PLN tidak menjadi masalah apabila TDL tidak dapat diterapkan Mei nanti. "Bagi PLN sejak dulu saya bilang tarif listrik itu naik atau turun tidak ada masalah," ungkap Dahlan dalam pesan singkatnya kepada okezone di Jakarta, Kamis (15/3/2012).

Menurutnya, kekurangan biaya PLN tersebut saat ini selalu ditutup. "Oleh pemerintah melalui mekanisme subsidi," tambah pria yang sekarang menjabat sebagai Menteri BUMN ini.

Dahlan mengatakan, untuk memperketat anggaran PLN, maka PLN harus beralih dari semula menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM), menjadi energi alternatif seperti gas dan batu bara. "PLN harus perangi BBM," singkat Dahlan.

Dari data yang dipaparkan ESDM, biaya pokok pembuatan listrik yang akan dipangkas dari RAPBN-P 2012 sebesar Rp1.197 per KWH menjadi Rp1.164 per kwh (tambahan subsidi listrik Rp43 triliun) dan Rp1.147 per Kwh (tambahan subsidi listrik Rp40 triliun).

Sebelumnya, usulan pemerintah mengajukan subsidi listrik sebesar Rp89,55 triliun ditolak DPR. Pemerintah mengajukan dua opsi baru, subsidi listrik sebesar Rp83,45 triliun (tambahan Rp43 triliun) dan Rp80,45 triliun (tambahan subsidi Rp40 triliun) per tahun.

Direktur Utama PLN Nur Pramudji menambahkan, meski pihaknya akan mengikuti apapun keputusan pemerintah dan DPR, Nur mengakui keputusan ini akan berpengaruh terhadap kemampuan investasi jangka panjang PLN. Singkatnya, mati listrik akan sering terjadi, meski tidak langsung.

(Martin Bagya Kertiyasa)