Pemerintah Minta Tambah Anggaran Subsidi Listrik

JAKARTA - Pemerintah menganggap subsidi listrik yang diturunkan dari Rp93 triliun menjadi Rp64,9 triliun tidak cukup untuk menjalankan operasional listrik di seluruh Indonesia.

Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pembicaraan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait nilai atau jumlah subsidi listrikk tersebut.

"Kami dari pemerintah melihat ini tak cukup maka dari itu hal ini akan dijelaskan dalam banggar. Paling tidak kita perlu sekira Rp90 triliun untuk subsidi listrik ini dan nanti akan dijelaskan baik oleh menteri ESDM dan PLN," ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo kala ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (19/3/2012).

Tidak cukupnya angka subsidi listirk sebesar Rp64,9 triliun tersebut dikarenakan masih banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk listrik sehingga diperlukan biaya subsidi yang besar.

Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah keperluan untuk membangun proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 10 ribu megawatt (mw), lalu faktor lainnya seperti naiknya harga minyak ICP.

"Keperluan itu kan sebenarnya terdiri dari keperluan karena program listrik kita, pembangunan 10 ribu mw yang menghadapi kemunduran, sehingga kebutuhan akan BBM menjadi lebih tinggi. Tetapi juga PLN tidak berhasil mendapatkan gas sesuai dengan waktunya dan jumlahnya sehingga juga dipakai BBM. Kemudian ada faktor naiknya harga ICP," paparnya.

"Jadi ini yang kita ingin kita bicarakan di dalam badan anggaran (banggar) supaya nanti di DPR supaya bisa mempertimbangkan satu posisi yang lebih baik dari Rp64,9 triliun itu. Ini yang mau saya sampaikan," pungkasnya.

(Widi Agustian)