DPR Sinyalkan Cadangan Fiskal Tambal Subsidi Listrik
JAKARTA - DPR memberikan sinyal agar pemerintah dapat menggunakan cadangan fiskal untuk menambal subsidi listrik. Hal tersebut ditegaskan lantaran DPR tidak setuju usul pemerintah untuk menambahkan Rp26 triliun pada subsidi listrik.
Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, solusi tersebut diharapkan tidak menyalahi prosedur baku dalam proses pembuatan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan RAPBN-P 2012.
"Tadi Menteri Keuangan menyampaikan mohon izin untuk mengambil kekurangan sebesar Rp 26 Triliun dari cadangan risiko fiskal. Saya kira itu sebuah solusi, dan kami menghormati itu," ungkap Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Dalam rapat konsultasi di gedung DPR-RI, dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo serta perwakilan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN.
Dalam rapat tersebut, ketiga lembaga pemerintah dan legislatif berusaha mencari jalan keluar atas subsidi listrik yang meningkat sebagai implikasi dari batalnya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
"Tidak mudah untuk secara otomatis menggeser atau mementahkan keputusan Komisi VII DPR yang telah menetapkan besaran subsidi listrik sebesar Rp64,97 triliun, untuk kemudian ditambahkan lagi sebesar Rp26 triliun," terangnya.
Meski begitu, Priyo menegaskan penambahan ini harus melalui mekanisme rapat yang sama seperti sebelumnya di Komisi VII. "Kami akan memastikan bahwa pandangan yang dikemukakan oleh ketiga menteri ini benar-benar komprehensif untuk mencari solusi," kata dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)
