PLN Ngaku 'Susah Napas' Tanpa Tambahan Dana Rp23T
JAKARTA - PT PLN (Persero) mengaku tidak bisa berkutik jika pemerintah tidak memberikan dana cadangan risiko fiskal energi sebesar Rp23 triliun yang masuk dalam APBNP 2012. Pasalnya, dana subsidi listrik yang disetujui DPR dan pemerintah sebesar Rp65 triliun tidak cukup menutup tingginya harga BBM.
"Untuk operasional (subsidi Rp65 triliun) cukup dan ada sisa untuk bayar utang tetapi hanya bisa bayar sepertiga, makanya kita bilang enggak cukup untuk bayar utang, jadi tolong ditambah untuk bayar utang," ungkap Direktur Utama PLN Nur Pamuji ditemui di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2012).
Mengingat hal ini, Nur melihat bahwa pihaknya membutuhkan dana cadangan resiko fiskal di sektor energi tersebut. Namun, karena dana ini milik pemerintah, maka pihaknya harus mengajukan permohonan penggunaan dana tersebut.
"Kita belum mengajukan (dana Rp23 triliun), pada saatnya sudah ada tata caranya, untuk meminta subsidi ke pemerintah. Kita ikuti saja Kementerian Keuangan," lanjut dia.
Di tempat yang sama, Direktur Keuangan PLN Setio Anggoro Dewo menyebut pihaknya masih menunggu kejelasan mengenai pemanfaatan dana cadangan resiko fiskal energi sebesar Rp23 triliun yang dianggarkan di APBN-P 2012. "Iya belum tahu, aku belum liat Undang-Undang APBN-P 2012, kan harus diliat UU-nya. Jadi kalau UU APBN-P keluar Mei, ya kita masih tunggu," tambah Dewo.
Namun, Dewo mengaku bahwa saat ini, pihaknya merasa berat, pasalnya, perusahaan listrik pelat merah ini mengaku membayar BBM untuk pembangkitnya dengan harga Indonesian Crude Price (ICP) di atas USD120 per barel. Angka ini jauh di atas angka asumsi APBN-P 2012 sebesar USD105 per barel.
"Sekarang kita bayar ICP di atas (asumsi). Tahun 2011 kita bayar ICP diatas USD115 per barel. kita lihat saja realisasinya, apa bisa diangka APBN apa enggak," tandasnya.
Sebelumnya, dalam APBN 2012, pemerintah memberi alokasi dana subsidi listrik Rp48 triliun, seiring naiknya harga minyak mentah, dalam APBN-P 2012, PLN mengajukan kenaikan subsidi listrik sebesar Rp93 triliun termasuk kenaikan TDL sebesar 10 persen. Namun, DPR hanya menyepakati dana subsidi sebesar Rp65 triliun.
(Widi Agustian)
