Indeks Pembangunan Manusia Bulukumba Rendah
BULUKUMBA - Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan menilai bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Bulukumba yang berada diangkat 71,19 persen terbilang masih cukup rendah. Pasalnya, dari 24 Kabupaten/kota di Provinsi Sulsel, Bulukumba berada di urutan ke-12.
IPM Bulukumba ini merupakan hasil presentase dari tahun 2010 lalu hingga sekarang. Hanya saja, khusus di bagian Selatan Sulsel, Bulukumba berada di atas dibandingkan dengan Kabupaten Sinjai, Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Bantaeng.
"Tahun ini, kami berupaya sebisa mungkin untuk meningkatkan IPM di Bulukumba dari tahun sebelumnya. Upaya ini supaya ada perubahan dari 71,19 persen. Apalagi, di daerah ini potensi IPM cukup menjanjinkan," ungkap Zainuddin, Minggu (8/4/2012).
Menurut Zainuddin, rendahnya IPM di daerah ini dipastikan akan memengaruhi plot dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Sehingga, untuk meningkatkan dana DUA, IPM harus dinaikkan dari sebelumnya. Produk domestik regional bruto (PDRB) hanya mencapai Rp4 triliun, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang sebelumnya hanya 88 persen, mengalami peningkatan hingga 89,15 persen.
"Ini harus diperhatikan oleh pemerintah karena alokasi DAU ke Kabupaten akan berpengaruh, jika presentasi IPM, PDRB dan IKK tidak maksimal," tutur mantan bupati Pohuwato, Gonrontalo ini.
Dijelaskan, PDRB yang didapatkan Bulukumba sebesar Rp4 triliun karena data kependudukan yang dikirimkan Badan Pusat Statistik (BPS) Bulukumba kurang lebih 395 ribu jiwa. Hal itu dapat dibandingkan dengan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bulukumba yang mencapai 427 ribu jiwa.
"Kami sudah memanggil pihak BPS terkait perbedaan data antara BPS dan Disdukcapil ini. Ini harus dicocokkan karena menyangkut masalah PDRB yang akan didapatkan Kabupaten Bulukumba," ujarnya.
Dia menambahkan, kenaikan IKK yang terjadi disebabkan jarak distribusi barang konstruksi dari kota Makassar ke Kabupaten Bulukumba membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga ada penambahan.
"Misalnya, biaya alat besi yang harus dibayar senilai Rp10 ribu, dari kota Makassar ke Bulukumba," ungkap dia.
Khusus peningkatan IPM, Ketua DPD II Golkar Bulukumba ini mengaku pihaknya akan berupaya melakukan kesesuaian data kependudukan antara BPS dan Disdukcapil karena kedua hal ini juga sangat berpengaruh terhadap plot anggaran DAU yang akan disalurkan pemerintah pusat.
"Kami tetap berupaya agar IPM dan PDRB Bulukumba, terus meningkat agar DAU yang didapatkan daerah yang berjuluk Butta Panrita Lopi ini lebih besar dan dapat digunakan untuk pembangunan serta kepentingan masyarakat itu sendiri," jelasnya.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba Andi Mustamin Patawari Philips mengaku, pihaknya mendukung upaya bupati tersebut. Menurutnya, karena meningkatnya IPM Bulukumba tersebut, jelas akan berimbas pada jumlah DAU yang diterima Kabupaten dari pemerintah pusat. Makanya, niat pemkab akan meningkatkan dari sebelumnya harus didorong secara sama-sama.
"Saya kira niat Pemkab ini patut diberi apresiasi. Sebab, dengan bertambahnya DAU jelas akan berimbas pada pembangunan di daerah ini," tandasnya.
(Widi Agustian)
