JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan harus bebas intervensi dari berbagai kalangan, termasuk Pemerintah agar tetap sehat dan profesional.
"Kita tetap ingin menjaga BUMN sebagai lembaga yang profesional dan mampu miningkatkan kinerja sehingga bumn mampu menjadi salah satu sumber pemasukan buat negara," ungkap anggota Komisi III DPR RI, Saan Mustofa, Jakarta, Selasa (5/6/2012).
Politisi Demokrat ini juga setuju dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang menyatakan banyak kasus korupsi BUMN yang ditangani oleh KPK berdasarkan data kajian Litbang KPK sepanjang 2008 sampai 2012 selalu ada kasus yang melibatkan perusahaan BUMN.
"Kita selalu berkepentingan BUMN tetap sehat, profesional dan kita menghindari intervensi kepada BUMN," katanya.
Sementara itu, Busyro juga mengaku tidak sepenuhnya menyalahkan BUMN atau BUMD. Menurut Busyro masih ada BUMN yang bersih. Namun, terlihat kotor akibat adanya intervensi dari partai politik. "Kalau ada sinyalemen seperti itu kita pahami itu bagian dari sebuah masukan dari pak Busyro sebagai komisioner KPK," tandasnya.
Di sisi lain, Busyro juga sebelumnya mengkritik kinerja menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Menurut Busyro kinerja menteri-menteri itu cenderung tersandera dengan kepentingan-kepentingan partainya.
(Widi Agustian)