Sri Mulyani Dukung Pinjaman RI ke IMF
JAKARTA - Indonesia berencana membeli obligasi Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund/IMF) mencapai USD1 miliar. Namun, pembelian obligai IMF tersebut banyak mendapat kontreversi.
Menanggapi hal tersebut, Managing Director World Bank Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pinjaman IMF tersebut adalah murni untuk perbaikan ekonomi global. Menurutnya, itu diperlukan IMF untuk menunjukkan solidaritas global di dalam menjaga stabilitas global economy.
"Itu merupakan kepentingan dunia bersama. Saya rasa itu adalah suatu tanggung jawab yang bahkan ditunjukan oleh semua negara, tidak hanya G20, tapi beyond G20," jelas dia usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (13/7/2012).
Dia melanjtukan, untuk IMF memang mempunyai peranan dan fungsi melakukan insurance atau asuransi dari kondisi krisis. "Karena operasi IMF selalu ada di negara yang mengalami krisis, dan untuk bisa melakukan insurance, tentu IMF membutuhkan dana," jelas dia.
Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan, bagi Indonesia dalam komunitas global, dan dalam peranannya yang semakin penting itu harus ditunjukkan dengan tidak hanya partisipasi secara kebijakan. "Tapi juga dalam pemberian resources (sumber daya)," tambah dia.
Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan, obligasi yang diterbitkan oleh IMF, dimaksudkan untuk menjaga dan menciptakan jaminan efektif agar krisis tidak semakin berkepanjangan dan memburuk. "Saya rasa itu ya. Terima kasih," tukas dia.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah memastikan jika pemberian pinjaman dalam bentuk obligasi kepada IMF sebagai salah satu balas jasa karena Indonesia juga pernah diberi bantuan.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, inisiatif memberikan pinjaman IMF itu masih dalam pembahasan internal, namun jika berpartisipasi ada beberapa prinsip yang harus dipegang adalah saat ini. "Dunia sedang krisis dan dunia yang sedang krisis ini tidak hanya berpengaruh dengan negara maju, tapi negara-negara yang ekonominya masih lemah," jelas Menkeu.
(Martin Bagya Kertiyasa)
