DPR Minta Semua Pihak Berantas Penyelundupan Minyak

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Polri, PT Pertamina (Persero), dan Bea Cukai untuk saling berkoordinasi menangani penyelundupan dan pencurian minyak.

Ketua Rapat Dengar Pendapat penyelundupan atau penimbunan minyak mentah di Wilayah Indonesia Zainudin Amali mengatakan, Komisi VII DPR meminta BP Migas, Pertamina, Bareskrim, dan Kepolisian Perairan Baharkam Polri, serta Bea Cukai agar meningkatkan koordinasi pencegahan yang efektif dalam kegiatan penyelundupan, penimbunan, dan illegal tapping crude oil yang terjadi di Indonesia.

Zainudin menambahkan, permasalahan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI pada saat Rapat Kerja (Raker) komisi VII DPR.

"Agar menjadi agenda pembahasan pasa saat sidang kabinet Presiden RI," kata Zainudin saat menghadiri RDP penyelundupan atau penimbunan crude oil di Wilayah Indonesia, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2012).

Zainudin mengungkapkan, pihaknya telah meminta Polri untuk menindak tegas pelaku pencurian atau penyelundupan minyak mentah agar menimbulkan efek jera.

"Komisi VII DPR meminta Bareskrim Polri agar kasus-kasus penyelundupan atau penimbunan dan illegal tapping crude oil dilakukan pengusutan secara tuntas dan menindaklanjuti ke proses hukum," tutup Zainudin.

Sebelumnya, sejak Januari-September, Polri telah menyidik 965 kasus dengan menetapkan 1111 tersangka beserta barang bukti yang disita berupa 14 ribu liter minyak bumi, 14.230 liter minyak mentah, 170 ribu liter minyak hitam, 8,8 juta liter solar, 654,8 juta liter premium, 627,6 ribu liter bensin, 1.400 liter pertamax, 354 ribu liter mitan, 27,9 ribu liter oli bekas, 46 ribu liter oli, 875 liter cairan sulfur zat kimia, dan 10 jeriken asam sulfat. (gna)

(Rani Hardjanti)