Sambut Perdagangan Bebas, Jatim Perkuat Kualitas SDM
SURABAYA - Potensi penduduk di Provinsi Jawa Timur dinilai sangat besar. Dengan jumlah penduduk sekira 37 juta jiwa ini, semakin memperkuat Jawa Timur untuk menyambut era perdagangan bebas. Namun, dari jumlah tersebut yang terpenting adalah penguatan sumber daya manusia (SDM).
Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, untuk menyambut era perdagangan bebas ini selain SDM juga yang diperlukan adalah penguatan produk dalam negeri. Gus Ipul mengatakan, faktor penting adalah penguatan untuk peningkatan keahlian masyarakat agar tidak kalah dalam bersaing.
"Saat pasar bebas, baik produk barang maupun jasa bisa bebas keluar masuk maka sumber daya manusia harus ditambah dengan keahlian yang baik pula," ujar Gus Ipul, Rabu (6/2/2013).
Adapun peningkatan itu adalah dalam kapasitas keahlian dan keterampilan. Ia mencontohkan, di bidang kedokteran, jika dahulu penyakit jantung hanya bisa ditangani oleh dokter jantung saja. Namun saat ini untuk Jantung terbagi menjadi beberapa spesialis, seperti ada dokter jantung spesialis bilik kiri bagian atas.
Menurut Mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) ini, segala kompetensi dan tenaga ahli sudah memiliki kemampuan yang berbeda. Sehingga, SDM masyarakat mau tidak mau dituntut untuk bisa bersaing dengan tenaga ahli dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia.
Kemudian, bagi pemerintah juga harus menciptakan suasana kondusif bagi pemerintahan setempat. Hal itu untuk memicu masuknya investor ke Jawa Timur. Sebab, dengan banyaknya investasi akan mengangkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Contohnya, lanjut Gus Ipul, persoalan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang selalu menjadi polemik setiap tahun. Polemik itu membuat sejumlah buruh melakukan demonstrasi.
"Selama sistemnya tidak diperbaiki, maka setiap tahun pasti muncul masalah. Ini karena buruh dan pengusaha mempunyai ukuran sendiri dalam menentukan besaran UMK," tukas Gus Ipul.
Konkritnya, untuk peningkatan SDM adalah memperbanyak masyarakat agar mengasah kemampuan di Balai Latihan Kerja (BLK). Di BLK ini, lanjutnya, menjadi Pusat Uji Kompetensi mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan koordinasi dan sosialisasi agar pelayanan yang diberikan ke masyarakat yang melaksanakan sertifikasi bisa berlangsung cepat, tepat dan berkualitas.
