UU Migas Harus Bersemangat Merah Putih
JAKARTA - PDI Perjuangan mendesak agar pemerintah dan DPR benar-benar serius menyusun sebuah Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas (Migas) yang bersemangat 'Merah Putih'.
"Kenapa UU Migas merah putih? Karena setelah merdeka, tujuan kita mengolah sumber daya alam, di Pasal 33 UUD 45, apakah sudah benar berjalan maksimal dan sesuai Konstitusi?" kata Presiden Kelima RI yang juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk 'Menuju UU Migas Merah Putih', di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2/2013).
Kata dia, sampai saat ini, dari puluhan blok Migas di Indonesia, semuanya dikuasai pihak asing yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Norwegia, Republik Rakyat Tiongkok, hingga Meksiko. "Sedangkan yang disebut dalam pasal 33 UUD 45 itu, sumber daya alam itu adalah yang dikuasai negara Indonesia. Tapi ini dikuasai negara siapa? Saya tak mau berbunga-bunga soal ini dan lugas saja," katanya.
Dia berharap agar revisi UU Migas bisa melahirkan UU Migas yang memiliki semangat ke Indonesiaan. "Saya harap revisi UU Migas itu nanti bisa menelurkan UU Migas Merah Putih," jelasnya.
Dijelaskannya, setiap UU termasuk UU Migas, seharusnya menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar filosofinya. Lebih jauh, seperti pernah disampaikan Bung Karno, filosofi itu bisa disarikan menjadi prinsip Trisakti yaitu, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berperikebadian budaya.
"Bisa mandiri kah kita? Lalu kenapa minyak masih impor? Kenapa kita biarkan minyak dibawa dulu keluar, disaring, dikembalikan, dan dijual ke kita dengan nama impor?" tanyanya.
Dari perspektif sejarah, kata dia, industri minyak bumi di Indonesia sudah lebih dari 120 tahun. Kilang pertama di Indonesia di bangun pada 1889 di Wonokromo, Surabaya. "Jadi dunia Migas, bukan hal yang asing bagi kita. Kok ya sampai sekarang kita tetap bodoh terus tak bisa melakukan pengeboran sendiri?" jelas dia.
Dari segi konsepsi, Megawati mengatakan para pendiri republik ini telah meletakkan gagasan besar bagaimana agar para insyinsur Indonesia dengan spirit nasionalismenya mampu mengolah sumber daya migas yang begitu besar.
"Konsepsi Pembangunan Semesta Berencana disertai dengan pengiriman ribuan mahasiswa Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Meskipun pada akhirnya lebih dari 570 ahli kita tidak bisa kembali ke tanah air karena persoalan politik," paparnya.
Dia mencontohkan kejadian di Papua dimana konflik tetap berlanjut dan di waktu yang bersamaan dengan eksploitasi Migas di sana. "Kenapa Papua itu sampai sekarang tak beres? Karena isi Pasal 33 itu tak dijalankan sesuai apa artinya," jelasnya.
Oleh sebab itu, dia memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan untuk benar-benar mengawal proses revisi UU Migas agar benar-benar sejalan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Beberapa isu yang harus dikawal termasuk bagaimana agar impor BBM tak lagi tinggi dengan mengedepankan produksi ladang Migas dipakai untuk kepentingan dalam negeri.
Selain itu, revisi UU Migas harus benar-benar memastikan setiap penandatanganan kontrak migas dengan pihak asing benar-benar menjamin kepentingan nasional di atas kepentingan investor.
"Soal kontrak kita yang selalu lemah. Karena lemah, ketika ada sengketa, kita selalu ditantang investor untuk dibawa ke arbitrase. Di UU yang akan kita telurkan nanti, ini harus diurus soal kontrak itu," jelas dia.
Revisi UU Migas juga harus mengamanatkan Pertamina untuk berani melakukan pengeboran di negeri sendiri maupun ekspansi ke negara lain. Sekaligus UU harus juga menekankan bahwa pengeboran tidak boleh menyebabkan adanya gerakan di bawah tanah yang bisa berujung pada bencana alam.
"Saya bilang ke Puan. Pu, kalau pimpin revisi UU Migas, jangan kehilangan merah putihnya. Bagus di kertas UU, tapi kalau tidak bisa implementasikan pasal 33 ini, omong kosong," kata Megawati mengutip pembicaraannya dengan Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI Perjuangan.
