JK: Penerapan Dua Harga BBM Rawan Penyimpangan

SUKOHARJO - Kebijakan pemberlakuan dua harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang akan diterapkan Pemerintah di Prediksi Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak akan berhasil. Justru penerapan dua harga BBM rawan terjadi penyimpangan.

Sebaliknya, JK memprediksi akan terjadi kesemrawutan dalam penentuan lokasi penjualan BBM tersebut di masyarakat. Pasalnya, Indonesia membutuhkan dana subsidi untuk membangun infrastruktur dan sarana produktif lainnya yang tidak sedikit.

"Kenapa harus ada dua harga BBM. Kenapa tidak dinaikan saja harga BBM. Kalau ini,apa nanti tidak membingungkan dilapangannya. Tapi kita tunggu saja keputusan pemerintah nanti akan seperti apa," ujar JK, kepada wartawan, di Markas Kopassus Grup II Kandangmenjangan, Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (20/4/2013).

Menurut JK opsi menaikan harga BBM jauh lebih ideal dibandingkan dengan menerapkan dua harga BBM. Pasalnya, subsidi BBM yang prakteknya malah lebih dominan dirasakan golongan masyarakat berpenghasilan tinggi dibandingkan berpenghasilan rendah, bisa dialokasikan untuk pembangunan lainnya.

JK menambahkan Indonesia masih membutuhkan semua butuh perbaikan Infrastruktur, pembangunan, asrama tentara, alutsista. Sehingga besarnya subsidi yang semula untuk BBM bisa dialihkan.

"Semua butuh yang lebih baik. Bagaimana mungkin semua dana habis hanya di jalanan (subsidi BBM)," paparnya.

Hanya saja, tambah JK, cara atau mekanisme pelaksanaan kenaikan harga BBM subsidi itu harus dipikirkan secara cermat, agar ditemukan solusi yang paling tepat.

"Menaikkan harga BBM jauh lebih aman dari pada penerapan dua harga. Apa tidak sulit pelaksanaanya nanti? Lalu bagaimana pula memilahnya mana yang harus harga ini mana yang harus (harga) itu? Itu nanti akan sangat rawan penyimpangan," pungkasnya. (wan)

(Widi Agustian)