DPR Diminta Tidak Politisasi Rencana Kenaikan BBM
JAKARTA - Anggota DPR diminta untuk tidak mempolitisasi rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, menjadi sebuah dagangan politik, dengan menolak rencana tersebut.
Pasalnya, kebijakan tersebut sudah mendapat persetujuan DPR, dan pemerintah juga sudah melakukan konsultasi dengan pimpinan Parpol untuk membahas persoalan ini.
"Saat ini ada indikasi politisi DPR menjadikan rencana mengurangi subsidi BBM yang berdampak pada kenaikan harga BBM, menjadi ajang pencitraan para politisi dengan menolak kenaikan BBM," kata Koordinator Nasional Barisan Rakyat Tolak Politisasi Kenaikan BBM (Barak PKB), Ardi Supriadi, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (20/5/2013).
Menurutnya, hampir semua presiden di Indonesia pernah menaikkan harga BBM. "Tidak hanya pemerintahan SBY saja, semua Presiden pernah menaikkan BBM, kecuali BJ Habibie," tuturnya.
Ardi juga mendesak pemerintah agar pemberian BLT (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM itu dilakukan secara cermat dan tepat sasaran. Selain itu, untuk mengantisipasi naiknya harga barang, pemerintah diminta melakukan operasi pasar secara terus menerus.
"BBM boleh naik, tetapi kompensasi pemberian BLT harus tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Harus diawasi secara ketat," pungkasnya. (wan)
(Widi Agustian)
