Pemerintah Dinilai Remehkan Pelemahan Rupiah
JAKARTA – Pergerakan nilai tukar Rupiah yang terus melemah di kisaran Rp13.000 per USD harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Meski menguntungkan, pelemahan ini ternyata juga bisa merugikan Indonesia.
Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, Didik J Rachbini, mengungkapkan, pemerintah tidak boleh main-main dalam menghadapi pelemahan nilai tukar. Apalagi, masalah ini bersifat struktural hingga membuat beberapa sektor bisnis mengalami ketidakstabilan.
"Rupiah yang turun selama beberapa bulan ini merupakan kelanjutan dari dua tahun sebelumnya, tidak boleh main-main. Jangan hanya mengatakan aman tanpa melakukan tindakan apa-apa," tutur Didik, di Jakarta, Jumat (13/3/2015).
"Kita ini sekarang relatif tidak bergoyang kencang, karena masih ada modal portofolio yang masuk ke kita," tambah dia.
Lebih lanjut Didik menjelaskan, jika transaksi berjalan di dalam negeri masih minus, ekspor barang juga tidak cukup untuk melakukan impor barang. Bahkan, pelemahan ini merupakan pertama kalinya setelah empat dekade setelah neraca perdagangan mengalami defisit.
"Mengapa defisit? Karena mayoritas dari ekspor kita itu bahan mentah. Apakah itu kakao, apakah itu batu bara, sawit, itu turun harganya di pasar nasional. Karena itu, kita harus mencoba mengatasi masalah ekspor ini," jelas dia.
