Hemat Anggaran, Pemerintah Bisa Andalkan Pengembangan Energi Baru
JAKARTA - Keputusan pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 dan 2.200 volt ampere (VA) menuai banyak reaksi di kalangan masyarakat. Beberapa kalangan menilai langkah reformasi anggaran yang ditempuh tersebut cukup berat.
Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menjelaskan, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada perubahan pola di mana subsidi energi dicabut cukup besar sehingga diharapkan tercipta ruang fiskal yang cukup besar yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur termasuk infrastruktur energi.
"Meski ada anggaran membangun infrastruktur energi, pembangunan lebih banyak dilakukan untuk membangun infrastruktur migas dan hal tersebut membuktikan belum cukup seriusnya pemerintah melalui lembaga lembaganya baik kementrian ESDM, Kementrian Riset, atau pun lembaga lain di bidang energi terbarukan," paparnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/12/2015).
Menurut Roy, sudah menjadi rahasia umum bahwa sektor energi merupakan 'gula' bagi pihak pihak energi di Indonesia . "Permasalahan saat ini adalah bagaimana kemudian pemerintah membagi konsentrasi antara energi migas dan energi terbarukan. Bagaimana mengolah energi migas secara benar namun juga mengembangkan energi terbarukan, namun saat ini kebijakan energi terbarukan belum dapat di sinergikan kepada lembaga lembaga yang berwenang," lanjut Roy.
Indonesia, sejatinya memiliki beberapa sumber energi yang memanfaatkan siklus alam sebagai sumber energinya , beberapa siklus alam seperti air, angin, arus laut dan panas bumi telah banyak dikembangkan oleh perusahaan perusahaan baik swasta maupun BUMN di Indonesia.
