Kemenkeu: Enggak Masalah Utang, Selama Bukan untuk BBM
JAKARTA - Pemerintah Indonesia saat ini telah menerbitkan sukuk sebagai salah satu sumber pembiayaan. Pasalnya, pertumbuhan penerbitan sukuk Indonesia apabila dilihat secara nilai absolut, merupakan yang terbesar di dunia.
Namun, hal ini tentunya berdampak pada meningkatnya jumlah utang Indonesia. Lantas, apakah ratio penerbitan sukuk terhadap Produk Domestik Bruto saat ini masih berada pada batasan yang aman?
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengungkapkan, saat ini ratio penerbitan sukuk terhadap PDB di Indonesia masih tergolong aman, yaitu sebesar 27 persen. Ratio utang ini masih lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Jepang sebesar 250 persen.
"Government debt terhadap PDB 27 persen. 27 persen PDB enggak besar. Masih bisa terkelola dengan baik. Kalau lihat negara Asia Tenggara, rasio utang negara 50-56 persen. Jepang 250 persen. 27 persen masih managable," kata Suahasil di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (17/5/2016).
Saat ini, batas ratio utang yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah sebesar 60 persen. Artinya, ratio utang dari penerbitan sukuk di Indonesia masih sangat aman. Penerbitan Sukuk ini pun tetap akan dilakukan demi pembiayaan infrastruktur.
"UU batasi sampai 60 persen. Pemerintah enggak mau lewati 60 persen. Kita nyaman 27 persen. Kita jaga di situ," jelasnya.
"Tentu saja ada kebutuhan infrastruktur besar. Di masa lalu, ketika pinjam uang, untuk subsidi BBM. Sekarang kan Indonesia sudah hapus subsidi BBM, alih ke infrastruktur. Kalau uang digunakan dengan bijak, enggak masalah," tukasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
