Kemenkominfo Tak Bisa Pastikan Kapan Google Bayar Pajak
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur layanan aplikasi dan atau konten melalui internet (over the top/OTT) harus bayar pajak.
Namun, hingga kini pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan belum menerima sepeser uang pun dari layanan aplikasi tersebut. Bahkan, salah satu OTT, Google bersikap tidak kooperatif dengan Ditjen Pajak.
Bertindak sebagai regulator layanan aplikasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai OTT pajak. Tapi, Rudi tak bisa memastikan kapan Google Cs akan membayar kewajibannya pada Negara.
"Jangan dipaksa besok harus selesai atau apa, tentunya pemerintah punya strategi, itu saja. Yang penting mereka harus bayar kan," ujarnya, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/11/2016).
Menurut Rudi, saat ini pihaknya tengah mencari mekanisme pengenaan pajak pada layanan aplikasi. Namun, berapa dan mekanismenya apa masih dirampungkan oleh Kementerian Keuangan. "Susah kalau saya kan tidak bisa usulkan angka. Yang punya kewenangan tentang angka diskresi tentang itu adalah dari otoritas fiskal,"ujarnya.
