JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membangun Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bekerjasama dengan China. Hanya saja, pembangunan proyek ini sempat terhambat. Salah satunya adalah karena belum tercantumnya rencana pembangunan ini dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional.
Tak hanya itu, menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah juga membutuhkan teknologi dalam pembangunan proyek ini untuk mencermati pergerakan tanah. Pasalnya, kawasan yang akan dilalui rel kereta cepat ini termasuk ke dalam kawasan rawan gempa.
"Kita masih dalami lagi terkait teknis. Karena Menteri Basuki (Menteri PUPR) menyampaikan tadi pergerakan tanah yang banyak itu perlu juga teknologi yang baik dari China sehingga apabila terjadi gerakan tanah tidak terjadi cost overrun yang tinggi karena keterlambatan pembangunannya," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
China pun dianggap kurang berpengalaman untuk hadapi kontur tanah di Indonesia. Untuk itu, pemanfaatan teknologi nantinya akan dikaji kembali oleh pemerintah.
"Indonesia lebih leading dari China menyangkut masalah gempa. Karena di sana hampir tidak ada gempa. Makanya kami hitung ulang lagi, mengenai cost overrun ini karena sekarang kita lihat jalan-jalan kereta api, jembatannya yang dibuat Belanda dulu sekarang banyak yang diperbaiki. Lalu jalan jembatan kita yang Jakarta-Bandung sekarang bergerak strukturnya karena pergerakan tanah. Sekarang China kurang punya pengalaman di situ, kita harus mereka dapat sertifikasi dari lembaga gempa apa itu di PUPR," tuturnya.