Jasa Marga Kaji Terbitkan Sukuk

JAKARTA - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menyatakan akan melakukan kajian untuk menerbitkan obligasi syariah (sukuk) sebagai sumber pembiayaan perseroan.

Pasalnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham menyatakan, Jasa Marga berpotensi untuk menerbitkan sukuk sebagai sumber pembiayaan.

"Kami akan pelajari dulu (rencana penerbitan sukuk),” kata Direktur Utama Jasa Marga Frans Sunito, di Jakarta, kemarin.

Pada prinsipnya, dia menambahkan, semua sumber pendanaan yang baik dan efisien bagi perseroan akan dipertimbangkan untuk diterbitkan. Disingung mengenai kepastian dan waktu penerbitan sukuk, Frans enggan berkomentar. Namun, dia memastikan, jika BUMN infrastruktur itu berniat menerbitkan sukuk, bukan dalam bentuk valas.

Deputi Menteri BUMN bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Pandu Djajanto sebelumnya mendorong BUMN untuk menerbitkan sukuk sebagai salah satu alternatif pembiayaan belanja modal perusahaan pelat merah di masa depan.

Menurut dia, BUMN yang tercatat sebagai penerbit sukuk terbesar adalah PLN dan PT Indosat Tbk (ISAT), yang mencapai 54 persen dari total sukuk korporasi yang beredar dengan nilai mencapai Rp5,1 triliun pada tahun lalu.

Sementara itu, BUMN yang berpotensi menerbitkan sukuk, diantaranya PTPN III, IV, V dan VII, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan Perum Pengadaian. Adapun, BUMN yang memanfaatkan sukuk sebagai instrumen investasi adalah BUMN perasuransian, seperti PT Jamsostek, Taspen, Jasa Raharja dan PT Askes serta lembaga dana pensiun BUMN.

PT Jamsostek (Persero) pada tahun ini juga berencana untuk investasi di sukuk, namun belum mau mengungkapkan nilai ivestasinya. “Kami, tahun ini juga akan mengalokasikan investasi di sukuk,” kata Direktur Investasi Jamsosotek Elvyn G Massasya.

Data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyebutkan, jumlah BUMN dan anak usahanya yang menerbitkan sukuk hingga saat ini masih sangat minim dibanding BUMN yang belum menerbitkan sukuk.

Adapun, jumlah BUMN yang sudah menerbitkan baru sekira tiga persen, sedangkan sisanya sebesar 97 persen belum menerbitkan sukuk. BUMN yang telah menerbitkan sukuk, diantaranya PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Pupuk Kaltim (PKT) dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Sementara, Porsi emisi sukuk yang diterbitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha hanya sekira 33 persen, sedangkan porsi sebesar 67 persen berasal dari emisi sukuk non-BUMN.

Adapun, proporsi nilai emisi sukuk korporasi yang beredar baru sekira empat persen dengan jumlah sukuk yang beredar baru 10 persen. Sementara itu, jumlah emiten yang memanfaatkan penerbitan sukuk sebagai alternatif pembaiayaan terbesar adalah emiten infrastruktur, utility dan transportasi yang mencapai 25 persen.

Kemudian emiten jasa keuangan 18 persen, emiten perdagangan, jasa, investasi senilai 14 persen, emiten industri kimia dasar sekira 11 persen, emiten pertanian 11 persewn. Selain itu, emiten properti dan real estate 11 persen, emiten pertambangan tiga persen, emiten aneka industri tiga persen, dan emiten industri barang konsumsi tiga persen.

Tercatat, investor yang membeli obligasi syariah ini mayoritas adalah asuransi konvensional yang mencapai 29 persen, bank syariah 27 persen, dana pensiun konvensional 12 persen, perusahaan sekuritas sembilan persen, dan lain-lain delapan persen.

Di samping itu, investor asuransi syariah sekira lima persen, bank konvensional empat persen, reksa dana syariah empat persen, reksa dana konvensional 1,2 persen, dan dana pensiun syariah 0,1 persen.