Kertas Kraft Aceh Dilego ke Swasta

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempersilahkan jika ada pihak swasta yang ingin melakukan akuisisi terhadap PT Kertas Kraft Aceh (KKA).

Pasalnya, permasalahan KKA dalam mencari lahan perkebunan untuk mendukung produksinya masih terganjal. Alhasil perusahaan masih kesulitan memenuhi kebutuhan bahan bakunya.

"Kalau memang ada swasta yang mau mengambil alih itu, berikut bisa mengusahakan kebun, silahkan. Sepanjang tak ada kebunnya permasalahannya di KKA ini tidak bisa diselesaikan," ungkap Menteri BUMN Dahlan Iskan kala ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (9/1/2012) malam.

Lanjutnya, problem daripada KKA tersebut bukan merupakan problem teknologi, permodalan, dan industri, tapi bahan baku. Bahan bakunya berasal dari hutan tapi hutan dengan tanaman khusus. Namun KKA tak punya hutan tanaman industri yang khusus untuk kertas kraf. Ditambah sulit bagi KKA untuk menemukan lahan atau hutan yang mempunyai tanaman khusus tersebut sehingga sepanjang tidak ada kebun atau lahan tersebut maka permasalahan dalam tubuh KKA tersebut tidak bisa diselesaikan.

Dahlan menambahkan setidaknya diperlukan 100 ribu hektare (ha) untuk kebutuhan KKA tersebut, namun dia menegaskan sulit untuk mencari lahan seluas itu. "Setidaknya perlu lahan 100 ribu ha. Memang ada lahan, tapi masuk Taman Nasional Gunung Leuser dan itu tidak bisa. Untuk perkebunan baru harus cari lahan, tapi susah," kata Dahlan.

Dengan melihat hal tersebut Dahlan berpendapat apabila rencana PT Semen Gresik (Persero) Tbk (SMGR) untuk melakukan akuisisi terhadap PT Kertas Kraft Aceh (KKA) akan membebani perseroan, maka tidak jadi dilakukan. "Jika itu terlalu membebani, jangan lah (akuisisi)," ungkap dia.

Dahlan pun berharap pemerintah daerah (pemda) setempat bisa membantu untuk mencari jalan keluarnya mengingat hal tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu opsi untuk melakukan impor untuk bahan baku KKA pun dipandang tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Bahan baku bisa kita impor, tapi jatuhnya pabrik itu rugi terus. Misalnya dengan dibiarkan seperti ini saja ruginya 100, dengan menjalankan bahan baku impor ruginya malah jadi 200," pungkasnya.

(Widi Agustian)