Pemerintah-DPR Harus Samakan Metode Penghitungan Subsidi BBM

JAKARTA - Banyak pihak yang beranggapan bahwa langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM dirasa kurang tepat. Ini dirasa tidak sesuai dengan kondisi sumber daya alam Indonesia serta kemampuan ekonomi msyarakat Indonesia.

Salah satu politisi senior Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Fuad Bawasir mengatakan, sebenarnya masalah menaikkan harga BBM bukan satu-satunya jalan. Pemerintah bisa meminimalisir lewat pembenahan alokasi anggaran.

"Masih banyak alternatifnya seperti halnya alokasi anggarannya dibenerin, yang bodong yang tidak penting-penting itu dihilangin saja kan tidak ada masalah. Misalnya pembelian pesawat," ujarnya kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2012).

Pada kesempatan tersebut, Fuad juga mengimbau pemerintah untuk menyamakan proses penghitungan subsidi BBM dengan DPR. Karena selama ini metode penghitungan antara DPR sebagai wakil rakyat dengan pemerintah berbeda.

"Cara menghitung subsidinya itu tolong ada metode perhitungan subsidi BBM yang disepakati oleh DPR, pemerintah dan publik supaya satu bahasa. Ini kan metode perhitungannya beda-beda, banyak yang aneh, artinya misalnya kalau ada kebijakan naik, wah subsidinya naik seperti beban pemerintah," pungkasnya.

(Widi Agustian)