JAKARTA - Menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, beberapa SPBU diperiksa karena dicurigai menimbun prmium. Namun, pemerintah nampaknya belum serius menyoroti masalah penimbunan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta mengatakan Rakor BBM di Mabes TNI Cilangkap, bukanlah berfokus pada adanya penimbunan BBM, akan tetapi lebih kepada rencana pemerintah untuk melaksanakan perubahan RAPBN-P 2012.
"Rakor di Mabes itu bukan karena urgen masalah penimbunan, itu lebih kepada apa mengapa dan bagaimana tentang APBN-P 2012," Ungkap Hatta usai Rapat koordinasi di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, senin (12/3/2012).
Meski begitu, dia menjelaskan, pemerintah terus menindak adanya penimbunan BBM. Hal ini dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
"Bagaimana mengamankannya (BBM) kita berkoordinasi dengan Menkopolhukam agar tak terjadi penyalahgunaan terhadap BBM dan selama periode ini tak ada penimbunan dan sebagainya."Ungkapnya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, dengan adanya penimbunan maka kuota yang seharusnya cukup untuk sebuah daerah, maka tidak akan tercapai. Hasilnya, daerah tersebut akan mengalami kelangkaan BBM.
"Kalo semua menimbun maka langka, dan akan menimbulkan keresahan. Jadi itu tak boleh. Penimbunan itu tak dibenarkan apalagi digunakan untuk spekulasi," tegasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)