Pemerintah Persiapkan Garansi Proyek Infrastruktur

JAKARTA - Penjaminan infrastruktur, land capping, dana bergulir untuk pembebasan lahan, dan penjaminan atau garansi serta viability gap funding (VGF) tengah disiapkan pemerintah.

Bila sebelumnya dimungkinkan pemberian garansi untuk risiko politis, risiko permintaan, dan risiko kinerja proyek, menurut Perpres No 78 tahun 2010, garansi saat ini lebih diberikan untuk memproteksi badan usaha dari risiko politis yaitu risiko yang menjadi tanggung jawab atau disebabkan pemerintah atau penanggung jawab proyek kerja sama. Dalam implementasinya, penjaminan diselenggarakan oleh Badan Usaha Penjamin Infrastruktur (BUPI).

"Namun, peran garansi kurang efektif, kecuali risiko tarif untuk infrastruktur yang lebih bersifat retail seperti proyek jalan tol yang tidak memiliki pembeli tunggal. Risiko permintaan di sektor ini sangat tinggi terutama ruas-ruas jalan tol antarkota, misalnya garansi volume lalu lintas minimum, sulit diberikan bila mengacu kerangka peraturan yang ada, kalau pun diberikan ada persoalan teknis menyangkut perhitungan kewajiban kontijensi karena volume lalu lintas dipengaruhi banyak faktor," papar pengamat ekonomi Andreas Wibowo di Jakarta, Selasa (13/3/2012).

"Dari persoalan-persoalan teknis tersebut, bila risiko berkurang, biaya kapital diharapkan menurun dengan sendirinya, bila pemerintah mempunyai kredibilitas di mata investor, keberadaan garansi secara eksplisit dapat dikirangi," tambahnya.

Menurut Andreas, untuk implementasinya perlu adanya perangkat peraturan baru untuk mengatur perluasan tugas dan fungsi. Serta juga perlu dibenahinya kesiapan proyek-proyek yang akan dimitrakan dengan badan usaha swasta. Kontrak kerja sama perlu didesain secara matang dan komprehensif untuk memberikan kepastian bagi para pihak untuk jangka panjang.

Potensi pasar KPS infrastruktur di Indonesia sangat besar, dari hasil penyusunan buku rencana proyek KPS 2011 yang dikeluarkan Bappenas mengidentifikasi 81 proyek dengan total investasi USD51 Miliar.

"Bagi pemerintah, KPS harus menjadi salah satu solusi untuk menciptakan value for money dalam pengadaan fasilitas infrastruktur publik dengan keterbatasan dana yang ada," ungkapnya.

(Widi Agustian)