JAKARTA - Pemerintah mengajukan dua opsi baru soal subsidi listrik, Rp43 triliun dan Rp40 triliun. Namun, karena PT PLN (Persero) diharamkan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun ini, perusahaan listrik pelat merah tersebut diprediksi akan menambah utang Rp3,6 triliun.
Dari data yang dipaparkan Kementerian ESDM dalam rapat kerja bersama Komisi VII hari ini, baik opsi pertama maupun opsi kedua yang ditawarkan pemerintah, mengharuskan PLN memotong biaya administrasi Rp0,5 triliun, pemeliharaan dan pegawai Rp1 triliun, serta mempercepat COD 6 PLTU FTP-1 W bulan lebih awal sehingga PLN akan kehilangan Rp3,6 triliun.
"Jika tambahan opsi Rp40 triliun yang dipilih, PLN juga harus mengurangi BBM untuk pembangkitan sebesar Rp3 triliun," ujar Dirjen Kelistrikan ESDM Djarman dalam paparannya di Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR-RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2012).
Apapun opsi yang dipilih DPR bersama pemerintah nantinya, PLN juga harus menanggung risiko mengetatkan cash flow, menurunkan keandalan, dan mengurangi investasi di dalam negeri. "PLN juga harus melakukan pinjaman Rp3,6 triliun untuk menutup biaya operasi. Selain itu, PLN juga akan kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp4,65 triliun," tambah dia.
Dari data yang dipaparkan ESDM, biaya pokok pembuatan listrik yang akan dipangkas dari RAPBN-P 2012 sebesar Rp1.197 per KWH menjadi Rp1.164 per kwh (tambahan subsidi listrik Rp43 triliun) dan Rp1.147 per Kwh (tambahan subsidi listrik Rp40 triliun).
Sebelumnya, usulan pemerintah mengajukan subsidi listrik sebesar Rp89,55 triliun ditolak DPR. Pemerintah mengajukan dua opsi baru, subsidi listrik sebesar Rp83,45 triliun (tambahan Rp43 triliun) dan Rp80,45 triliun (tambahan subsidi Rp40 triliun) per tahun.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada rapat hari ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menunda kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen dalam yang akan diberlakukan Mei nanti secara bertahap.
"Tadi sudah keputusan TDL ditunda, sampai kapannya belum tahu," ujar Menteri ESDM Jero Wacik, di tengah Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR-RI di Gedung DPR.
Meski begitu, Jero mengatakan tidak tertutup kemungkinan, TDL akan dinaikkan tahun ini. Hal tersebut dilakukan setelah situasi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah mereda dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) agak melandai. "Kira-kira kalau nanti situasi sudah stabil di Oktober, nanti akan dibahas lagi," lanjut dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)