Hatta: Kenaikan BBM Cegah Peristiwa 1998 Terulang

JAKARTA - Pemerintah mencatatkan aliran dana keluar (capital outflow) sebesar Rp10,11 triliun akibat pasar mulai khawatir terhadap keadaan fiskal di Indonesia. Jika hal tersebut terus berlangsung, maka kejadian di 1998 dapat menimpa perekonomian Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, di tengah kondisi perekonomian global yang saat ini tidak stabil, pemerintah harus mengelola keuangannya dengan bijak. Menurut Hatta, ada tiga tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah kondisi perekonomian saat ini.

Pertama, lonjakan harga minyak yang memicu ICP melonjak tinggi. Kedua adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), dan cadangan devisa.

"Kalau cadangan devisa seperti 2005, kita akan ditantang pasar. Maka penting bagi kita melakukan APBN Perubahan. Lifting bergerak ke bawah. APBN akan bleeding jika kita tidak lakukan apa-apa. Defisit anggaran akan dari Rp124 triliun-Rp176 triliun atau 1,53 persen terhadap PDB menjadi Rp300 triliun atau 3,6 persen terhadap PDB," ungkap Hatta di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (15/3/2012).

Karenanya, dia menjelaskan penting bagi pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM). "Jika kita bisa naikkan itu (BBM), kenaikan ini (bisa) untuk menaikkan fiskal. Tapi persoalan ekonomi bukan APBN semata," tambahnya.

Menurut Hatta, kenaikan BBM bersubsidi tersebut merupakan salah satu cara pemerintah menjaga APBN, agar kepercayaan pasar terhadap pemerintah tidak turun.

"Karena melihat cara kita mengelola fiskal yang tidak kredibel. Akibatnya pasar bereaksi. Pasar modal dan pasar keuangan. Akibatnya pelarian modal. Peristiwa 1998 mengancam kita. Walau jauh dari itu. Perlu aksi yang cepat diambil," ungkap Hatta.

(Martin Bagya Kertiyasa)