Ini Dia Risiko Bila Subsidi Listrik Tak Naik

JAKARTA - Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku jika ada beberapa risiko jika tidak disetujuinya subsidi listrik sebesar Rp93 triliun.

"Kalau tidak disetujui banyak risiko. Ada 2,5 juta rakyat yang melakukan pemasangan baru nantinya sulit dilayani," katanya saat ditemui seusai rapat konsultasi bersama DPR, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (22/3/2012).

Risiko selanjutnya adalah pemadam bergilir yang mungkin saja terjadi karena pemeliharaan listrik yang mengalami penurunan. Dua hal tersebut menurutnya adalah risiko yang akan terjadi untuk rakyat.

"Itu risiko buat rakyat, risiko untuk finance ada, tapi ada dua risiko untuk rakyat sehingga tentu kita perjuangkan, Saya yakin DPR wakil rakyat," akunya lagi.

Dalam rapat konsultasi yang sore ini dibahas, dia mengakui jika tidak ada kesalahpahaman yang terjadi antara pemerintah dengan DPR mengenai subsidi listrik tersebut. "Bukan miss koordinasi. Kami mengajukan Rp91 triliun kemudian baru disetujui Rp64 triliun, bukan miss koordinasi," tuturnya.

Sehingga, untuk mencegah adanya hal yang tidak diinginkan salah satunya adalah adanya usulan untuk PLN. Usulan tersebut adalah agar PLN melakukan penghematan.

"Ada usulan PLN diefisienkan, jadi misal berhenti gunakan BBM, pindah ke PLTU dengan batu bara, gas, geothermal, kemudian tenaga matahari, PLTA, ini harus diperbanyak karena murah," jelasnya.

Saat ditanya lebih lanjut apa lagi yang sedang dibahas dalam rapat yang masih berlangsung, dia mengatakan jika rapat memang masih berlangsung dan berhubung besok merupakan hari raya Nyepi, Jero meminta izin untuk melangsungkan upacara di Monas.

"Belum selesai (rapatnya) saya mau nyepi minta izin mau Nyepi, upacara sudah mulai," tandasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pemerintah menganggap subsidi listrik yang diturunkan dari Rp93 triliun menjadi Rp64,9 triliun tidak cukup untuk menjalankan operasional listrik di seluruh Indonesia.

Tidak cukupnya angka subsidi listirk sebesar Rp64,9 triliun tersebut dikarenakan masih banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk listrik sehingga diperlukan biaya subsidi yang besar.

Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah keperluan untuk membangun proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 10 ribu megawatt (mw), lalu faktor lainnya seperti naiknya harga minyak ICP.