Pemerintah Tantang ICW Buktikan Data

JAKARTA - Pemerintah menantang semua pihak yang menganggap kenaikan BBM bersubsidi sebagai salah satu cara untuk korupsi. Bahkan, dirinya menantang semua pihak yang punya data untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

"Apakah Indonesian Corruption Watch (ICW) ataukah siapa  laporkan saja. Kalau ada yang punya data, ada bukti laporkan ke pihak yang berwenang, ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar Menteri ESDM Jero Wacik dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (28/3/2012).

Sebelumnya, ICW memang sempat menuduh pemerintah menggunakan kesempatan menaikkan BBM subsidi sebagai ajang untuk korupsi. Hal ini dikarenakan dalam hitungan ICW, pihaknya menghitung subsidi BBM hanya sebesar Rp148 triliun dan bukan Rp173 triliun seperti yang diajukan pemerintah.

"Dibikin ringan saja hidup ini, kalau ada bukti yalaporkan, terus diproses, kalau memang terbukti ya diadili di pengadilan kemudian diputuskan sesuai dengan demokrasi," lanjut dia.

Pemerintah, lanjutnya, juga bisa mengerti jika ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan kenaikan BBM sehingga melakukan demonstrasi. Namun, pihaknya memberi kebebasan karena inilah negara demokrasi.

"Ada pihak-pihak yang tidak setuju silahkan, itu biasa di negara demokrasi," tambah dia.

Mengingat kesulitan masyarakat di Indonesia, pemerintah juga berjanji akan memberikan Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLSM) kepada masyarakat selama enam bulan kepada masyarakat kategori miskin.

"Kita akan beri bantuan BLSM ke masyarakat selama enam bulan, ada juga tambahan beasiswa pendidikan, penambahan beras miskin, dan juga kompensasi angkutan umum sampai Rp5 triliun," tandasnya.