Proyek Pelabuhan Kalibaru Rawan Penyelewengan

JAKARTA - Pemerintah diminta mengawasi proses pembangunan Pelabuhan Kalibaru. Ini mengingat proses pembangunan pelabuhan senilai Rp11,7 triliun tersebut melalui penunjukan langsung. Pada Januari 2012 lalu, pemerintah menunjuk langsung PT Pelindo II untuk membangun pelabuhan tersebut. Padahal, sebelumnya sudah ada lima pemenang pra-kualifikasi tender.

"Pemerintah harus benar-benar mengawasi penggunaan anggaran dalam proyek tersebut, mengingat proyek ini melalui penunjukan langsung," kata Anggota Tim Pengawas Kalibaru Siswanto Rusdi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (4/4/2012).

Tim Pengawas mendesak pemerintah agar segera merealisasikan pembangunan pelabuhan Kalibaru. Menurut Siswanto, kebutuhan pelabuhan baru sudah sangat mendesak. Salah satu alasannya, kebutuhan logistik di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok makin melonjak. Sehingga, perlu perluasan pelabuhan petikemas segera.

Jika terus ditunda, maka arus barang yang melalui Tanjung Priok terancam mandek. Ini mengingat tingginya pertumbuhan arus peti kemas dalam beberapa tahun terakhir.

Selama Februari 2012 saja, arus peti kemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 961.049 TEUs atau tumbuh 20,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2011 sebesar 798.964 TEUs.

Terlebih, proyek terminal petikemas Kalibaru sudah masuk ke dalam dokumen Sistem Logistik Nasional atau Sislognas. Masuknya Kalibaru dalam Sislognas yang baru ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan proyek tersebut merupakan prioritas nasional.

Jadi, sudah seharusnya pemerintah mempercepat pembangunan pelabuhan tersebut. “Nyatanya, sampai sekarang proyek terminal Kalibaru itu belum jelas kapan dimulai," kata Siswanto.

(Widi Agustian)