JAKARTA - Pemerintah menepis anggapan bahwa rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dikatakan mengalami ketidakpastian waktu pelaksanaannya. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan terkait pembatasan tersebut masih terus dikaji agar tidak menimbulkan permasalahan ke depannya.
"Saya tidak bilang begitu, siapa yang maju mundur? Sekarang menaikkan BBM tidak boleh dikritisi, mau pembatasan dikritisi, lalu kita mau apa? Masa kita mau mengeluarkan uang sampai Rp300 triliun, untuk masyarakat yang dikategorikan mampu. Nah, sekarang kita rela enggak kalau BBM kita habis untuk yang seharusnya mereka mampu untuk beli. Saya mau tanya dulu, rela enggak?" ungkapnya kala ditemui dikantornya, Jakarta, Selasa (17/4/2012).
Hatta pun menuturkan bahwa wacana pembatasan BBM subsidi untuk mobil-mobil dinas pemerintah tidak perlu dilakukan sebuah adaptasi. Guna melakukan penghematan BBM subsidi, menurutnya, hal tersebut harus langsung bisa dilakukan.
"Mau mengubah ke pertamax saja kok perlu adaptasi-adaptasi. Hari ini kita putuskan, bisa kita laksanakan untuk unsur pemerintahan. Yang perlu kita sosialisasikan itu kepada masyarakat," tuturnya.
Di sisi lain, ketika dinyatakan target penghematan dari pemerintah terkait pembatasan BBM subsidi ini, Hatta belum mau membicarakannya. Ini karena hal tersebut masih dibahas dan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah.
"Tunggu saja, jangan berspekulasi sebelum peraturan itu dikeluarkan," pungkasnya.