Hatta: Pembatasan BBM Masih Dikaji Bukan Batal

JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui bila pemerintah masih akan menguji pembatasan BBM bersubsidi. Adapun dari kajian tersebut ini dilakukan pemerintah untuk bisa menjaga fiskal ekonomi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Hatta kepada wartawan, usai rapat paripurna bidang ekonomi, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (24/4/2012).

"Jadi kita masih menguji. Please jangan dikatakan pemerintah batal. Tidak pernah, pemerintah kan belum pernah menetapkan kapannya itu. Jadi memang belum. Yang benar ya belum menentukan tanggalnya, tapi kita tetap sudah memiliki rencana itu. Tinggal nanti kita umumkan," jelasnya.

Dia menjelaskan, demi menjaga fiskal itu, kuota BBM subsidi sebesar 40 juta kiloliter (KL). Namun, apabila terjadi over kuota, maka pemerintah berharap tidak lebih dari 42 juta kl.

"Sebetulnya kalau kita bisa disiplin menjaga kuota saja, dengan tidak adanya rembesan. Artinya, saya yakin penyalahgunaan bisa jalan," tuturnya.

Hatta mencontohkan, perusahaan yang menyalurkan BBM bukan hanya PT Pertamina (Persero), BPH Migas juga memberi BBM subsidi tersebut ke suatu perusahaan. Pihaknya pun akan mempertanyakan bila perusahaan tersebut tidak tercapai kuotanya.

"Padahal dia bersubsidi juga, ya karena sistemnya. Dia menggunakan sistem yang dibayar itu yang masuk ke tangki mobil. Itu artinya tidak mungkin terjadi kebocoran," katanya.

Menurutnya, demi bisa menjaga agar tidak terjadi kebocoran, pemerintah bisa menahan over kuota tersebut tidak tinggi.

"Ini sudah 108, 109 persen dari yang seharusnya. Jadi itu artinya kalau dibiarkan akan 44 juta kl. Jadi, kita tidak ingin yang tidak berhak itu yang menggunakan. Tadi saya sebutkan perkebunan dan pertambangan," pungkasnya.