Pemerintah Jangan Plin Plan Soal Kebijakan Energi

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta ketegasan pemerintah mengenai kebijakan energi agar tidak dimanfaatkan para spekulan yang memanfaatkan ketidakpastian.

"Pemerintah harusnya membuat sosialisasi kebijakan energi seperti penghematan maupun kenaikan BBM subsidi yang mengena serta tepat sasaran ke masyarakat," kata Ketua IV bidang Energi Reza Ihsan Rajasa, di kantor BPP Hipmi, Gedung Palma One, Jl Rasuna Said, Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Menurut Reza, semakin ditundanya kebijakan energi makin menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Adapun dari sisi pengusaha, menurut Reza, masih belum jelasnya kebijakan energi memang belum berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan bisnis.

"Meski terjadi inflasi, bagusnya harga kebutuhan pokok masih terjaga kestabilannya di tengah ketidakpastian kebijakan energi," tuturnya.

Sementara itu, secara spesifik mengenai kebijakan energi, pemerintah diminta transparan mengenai kenaikan harga gas industri.

Ketua Hipmi Raja Sapta Oktohari mengungkapkan, pemerintah harus mengumumkan alasan kenaikan gas dari oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dari USD6,6 per million metric british thermal unit (mmbtu) menjadi USD10,2.

Menurut Okto, pengusaha tidak keberatan dengan kenaikan harga gas industri, asal pengusaha bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga itu. Artinya, pasokan gas atau infrastruktur bisa dijamin lebih baik.

"Kita jangan berandai-andai kenaikan itu untuk pembangunan infrastruktur. Kita ingin pemerintah transparan bahwa harga gas memang pantas naik," pungkas Okto.