Pelindo Buka Peluang Investasi di Pelabuhan Kuala Tanjung

MEDAN - PT Pelindo I mengaku kekurangan modal untuk menggarap secara keseluruhan proyek Pelabuhan Kuala Tanjung. Investor dari kalangan swasta pun diajak untuk ambil peran dalam penyelesaian proyek yang merupakan bagian dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini.

Direktur Utama PT Pelindo I Alfred Natsir menyebutkan, dibutuhkan dana sekira Rp6,5 triliun untuk penyelesaian satu modul desain dan pembangunan luas pelabuhan yang mencapai 1.000 meter persegi. Sementara Pelindo hanya memiliki dana sekira Rp300 miliar, yang tentunya jauh dari cukup untuk pembiayaan pembangunan secara menyeluruh.

"Dana kita cuma ada Rp300 miliar, sementara modul yang kita sudah siapkan mencapai 21 modul. Dengan anggaran mencapai Rp6,5 triliun permodul, ya tentunya jauh dari cukup. Meski memang sisanya merupakan tanggungjawab otoritas pelabuhan. Tapi saya berharap ada kerjasama investasi dari investor swasta seperti dari Batam, Aceh dan daerah lain, khususnya di sekitar Sumatera Bagian Utara. Karena nantinya sebagai pelabuhan penghubung di wilayah barat Sumatera. Pelabuhan ini akan dimanfaatkan secara bersama," katanya di Medan, Kamis (1/11/2012) malam.

Pelindo, menurut Natsir sudah siap untuk melakukan pembangunan, dan hanya tinggal menunggu keluarnya izin konsesi penggunakan lahan dari pemerintah. Luas lahan yang tengah diajukan mencapai 21 kilometer, dengan ke dalam mencapai 17 meter. Sementara untuk desain diakui sudai selesai dikerjakan.

"Untuk tahapan pembangunan, kita sudah selesaikan detail engineering design (DED)-nya. Kita sudah rancang sedemikian rupa dengan kedalaman yang cukup agar memudahkan kapal pengangkut barang-barang ekspor dan impor, untuk berlabuh dan berlayar. Untuk desain, dikerjakan oleh Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) Institute Teknologi Bandung. Kini kita masih menunggu izin konsesi untuk memulai pembangunan. Izin ini penting, sehingga nantinya kita dapat mencegah terjadinya penyelundupan yang dapat merugikan negara. Termasuk penyelundupan hasil bumi dan sumber daya alam," ungkapnya.