Pengusaha Tambang Minta Pemerintah Bangun Infrastruktur

JAKARTA - Pengusaha tambang yang bergabung di Komite Kerja Lintas Asosiasi Pertambangan meminta pemerintah untuk membangun penunjang strategis pengolahan pemurnian (smelter). Pasalnya ini dilakukan untuk kepentingan hilirisasi di dalam negeri.

"Secara ekonomi smelter itu memang sudah dapat dikatakan bisa dilakukan. Namun penunjang strategis seperti infrastruktur, kelistrikan dan konsekuensi dana yang besar perlu diperhatikan pemerintah," ujar Koordinator Komite Kerja Lintas Asosiasi Pertambangan Minerba, Irwandy Arif di kepada Wartawan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Dia menjelaskan, sejumlah komoditas baik itu pasir besi, nikel, alumina layak dikelola untuk dijadikan komoditas bernilai tambah. Namun, persoalan utamanya adalah mengenai ketersedian listrik untuk menyuplai pasokan energi bagi smelter.

"Nah, itu masalahnya listriknya cukup besar. Pemerintah sendiri bisa tidak menyediakan. Tenaga listrik yang disediakan tidak bisa dipasok dari sumber energi konvensional," tambahnya.

Irwandy mencontohkan, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) untuk menyuplai tenaga listrik untuk smelter dengan kapasitas yang cukup besar. Guna optimalisasi fungsi smelter, perusahaan tersebut membangun hydro power sebagai power plant.

"Jadi ini bukan pakai energi yang konvensioanal karena pasokan energi dibutuhkan sangat besar. Karena itu, kami harap pemerintah membangun infrastruktur penunjangnya terlebih dahulu," pungkasnya.