JAKARTA - Indonesia merupakan negara kepulauan, sepatutnya dalam segi pembangunan dibutuhkan pembanguan infrastruktur yang memadai agar konektivitas antar wilayah terjaga dan membuat daya saing dalam pembangunan ekonomi dapat meningkat.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah di sektor perizinan tanah atau akuisisi.
"Kalau kita bicara infrastruktur di Indonesia sangat kurang, malah infrastruktur bisa dikatakan menurun kualitasnya, semua sepakat hal tersebut. Namun belum semua sepakat harus segera diselesaikan, ini harus segera, bukan segera yang biasa, kalau tidak daya saing makin lemah," ungkap Bambang di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (30/8/2013).
"Isu yang mengganggu dalam pembangunan infrastruktur yakni masalah tanah. Itu jadi hal pertama yang harus diselesaikan dan pemerintah juga harus membantu, kita perlu ketegasan dari atas yaitu pimpinan agar masalah ini dapat diselesaikan," tambah Bambang.
Diakui Bambang, dalam tahap awal pengerjaan proyek infrastruktur sudah disiapkan dengan matang. Termasuk untuk perusahaan yang akan mengerjakan proyek. Seharusnya dengan melihat persiapan infrastruktur dan perangkat institusi yang disiapkan tidak akan jadi persoalan.
"Akan batal apabila dalam proses dokumennya sudah sah dan telah dipersiapkan, namun pada saat dieksekusi banyak masalah datang. Jadi kita enggak bilang penghalang itu pengganggu, tapi kita cuma perlu memastikan," tandasnya. (kie)
(Widi Agustian)