JAKARTA - Pengawasan keuangan negara dalam 10 tahun terakhir yang dilakukan jajaran pemerintah cukup membuahkan hasil yang menggembirakan. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pengawasan bisa dilakukan lebih baik lagi.
Menurut Presiden, pada awal 2007 dia telah meminta data pada Menteri Keuangan tentang aset negara dan isu rekening liar. Namun, saat itu data tersebut belum terkoordinasi dengan baik.
"Oleh karena itu, pada 2007 saya keluarkan instruksi pada Menkeu menertibkan yang dinamakan rekening liar menjadi rekening yang sah," kata dia di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Rabu (22/1/2014).
Menurutnya, hal ini dilakukan agar pemerintah tahu berapa aset yang dimiliki, sehingga tidak akan ada penyimpangan. Hingga saat ini, telah ditertibkan 46.560 rekening, setelah dicek ada 9.294 rekening ditutup dengan saldo yang diserahkan pada kas negara mencapai Rp8 triliun.
"Aset negara sudah banyak kita tertibkan yang tadinya antah berantah. Saya ingin ke depan penertiban ini terus dilakukan dengan demikian negara kita ini punya data yang sah dan valid," kata dia.
Dia menilai, pengelolaan yang baik ini harus dilakukan, lantaran sembilan tahun lebih ekonomi Indonesia sudah tumbuh dengan cepat. "Maka pendapatan negara juga meningkat signifikan sehingga APBN dan APBD meningkat dengan pesat," tukas dia.
(Martin Bagya Kertiyasa)