BBM Naik, Penyaluran Kartu Sakti Tak Boleh Terhambat

Hatta menegaskan jangan sampai program pemerintah terkait peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diluncurkan sebagai antisipasi dampak kenaikan harga BBM, juga masih belum jelas realisasinya.

"Sebab pendanaan kartu tersebut, tidak jelas. Jika berasal dari program Corporate Social Responsibility (CSR), maka seharusnya tidak dikelola pemerintah karena itu berasal dari masyarakat," ungkapnya.

"Memang bola berada di tangan pemerintah, tidak perlu konsultasi ke DPR karena DPR hanya menganggarkan saja. Tetapi, pendapatan anggaran yang diperoleh dari optimalisasi tersebut, harus dibicarakan dengan DPR," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)