Kementerian PU-Pera Minta Tambahan Anggaran Infrastruktur

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memperbesar anggaran infrastruktur pada APBD.

Dirjen Cipta Karya Imam S Ernawi menjelaskan, pembiayaan pemerintah pusat dalam hal infrastruktur tidak akan pernah cukup untuk membangun seluruh infrastruktur. Hal tersebut tentunya harus ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Jadi mau tidak mau dalam rangka SPM harus semakin ditingkatkan, dalam rangka infrastruktur, melalui pengalokasian yang lebih besar di APBD," kata dia, Kamis (4/12/2014).

Dia menyebutkan, pada 2013 menunjukan 67,7 persen penduduk telah mendapatkan layanan air minum layak, baik perpipaan maupun non perpipaan. Sementara pencapaian di sektor sanitasi pada 2013 sebesar 59,7 persen. Capaian tersebut pun sedikit di bawah target MDGs 2014 yaitu 58,87 persen untuk air minum dan sanitasi 62,4 persen.

Untuk lebih mempercepat, kata Imam, diperlukan suatu sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. "karena apapun yang dilakukan itu belum tentu memenuhi kebutuhan, satu masalah pembiayaan perlu pemikiran, ditingkat masyarakat adalah merawat aset," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Imam optimalisasi program harus dilakukan sebab ke depan program ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar.

"Beberapa pembelajar akan sharing, bagaimana supaya pengelola betul-betul program ini tidak hanya air minum tetapi sanitasi juga, optimalisasi akan lebih di efektifkan lagi," tutupnya.